Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan didesak untuk melakukan pengumpulan iuran, oleh karenanya pihak BPJS Kesehatan telah menyiapkan pendekatan soft collection untuk dapat mengumpulkan iuran tersebut.
"Jadi begini, kami diwajibkan untuk kemudian mengolek iuran, nah tentu pendekatanya ada pendekatan soft collection, " kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu, (11/9).
Fachmi menjelaskan, pendekatan soft collection yang akan dilakukan yakni berupa tellecolecting via telepon, hingga pendekatan kelembagaan melalui RT dan RW.
"Pendekatan soft collection tersebut yakni lewat tellecolecting telepon, pendekatan komunitas lewat kader JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), kemudian ada pendekatan kelembagaan yang harapanya juga ada peran RT atau RW untuk mengingatkan, " jelasnya.
Ia menyebutkan, peran bantuan dari RT dan RW akan sangat membantu, sebab merekalah yan paling dekat dan mengerti kondisi para peserta JKN.
"Kami menilai RT dan RW lebih paham soal warga yang tidak mampu membayar dan tidak mau membayar. Jadi di tingkat tersebut, kita bisa lebih mengerti cara untuk menarik iuran," sebutnya.
Fachmi mengungkapkan, atas saran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyatakan bahwa ada beberapa segmen yang membutuhkan beberapa tekanan. Oleh sebabnya, BPJS Kesehatan akan melakukan enforcement (desakan) yang berkaitan dengan regulasi.
Salah satu alternatif yang nantinya akan diambil oleh BPJS Kesehatan adalah dengan merangkul pemerintah guna membuat instruksi presiden (inpres).
"Nah itu akan kita bangun sistemnya, nanti kami sedang bahas mengenai inpres itu dengan Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), jadi Menko PMK yang akan mimpin untuk nantinya dapat meningkatkan kualitabilitas, " ucapnya.
BPJS Kesehatan juga nantinya, akan menggandeng pihak imigrasi, kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lain-lain untuk memantau proses collection tersebut.
Fachmi berharap agar regulasi ini dapat cepat selesai, bahkan sebelum penerapan iuran baru pada 2020 nanti,
"Itu semua sedang di bahas, kalau kita semakin cepat ini dibicarakan, kita cari solusinya, kemudian sistem kita bangun itu akan semakin baik, " pungkasnya. (OL-09)
Syarat kepesertaan JKN aktif secara eksplisit tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK.
DIBANDING rumah sakit swasta, puskesmas di Indonesia dinilai tidak sembarangan memberikan antibiotik.
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Modus kecurangan terjadi berupa manipulasi catatan medis. Total temuan lebih dari tiga ribu klaim fiktif.
KPK temukan 3 rumah sakit curang melakukan klaim BPJS hingga Rp30 miliar
BPJS Kesehatan telah banyak menciptakan terobosan yang mengubah sistem layanan kesehatan di Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved