Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius memberikan pembekalan tentang bahaya radikalisme terorisme kepada 1.700 pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Jakarta, Selasa (9/7).
Suhardi mengatakan, para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR harus memiliki kewaspadaan tinggi untuk dapat mencegah masuk paham radikal teroris sekaligus untuk mencegah timbul aksi teroris pada proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR.
Kementerian PUPR, lanjut Kepala BNPT, ditugaskan oleh negara untuk membuat konstruksi dan mengelola keuangan negara yang cukup besar.
"Kalau sampai ada pegawai di lingkungan Kementerian PUPR yang terpapar paham negatif radikalisme dan sebagainya hal tersebut akan membahayakan secara nasional," ujar Suhardi.
Baca juga: Lembaga Visi Indonesia-Kemenag Ajak Masyarakat Lawan Radikalisme
Menurut mantan Kepala Divisi Humas Polri ini, ancaman penyebaran paham radikal terorisme tidak hanya di lingkungan pegawai, proyek- proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR juga harus mendapatkan perhatian untuk dilindungi dari aksi terorisme.
"Direktur Perindungan BNPT nantinya juga bisa memberikan masukan mengenai proyek objek vital nasional agar terhindar dari aksi
terorisme," kata Suhardi.
Sementara Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti, mengatakan, pembekalan Kepala BNPT kepada pegawai di lingkungan Kementerian PUPR itu sangat perlu untuk bisa menghindari adanya penyebaran radikalisme dan terorisme di lingkungan Kementerian PUPR.
"Tentunya apa yang telah disampaikan Kepala BNPT ini sangat berharga bagi kita semua dalam membangun Indonesia yang lebih maju ke
depannya," ujarnya. (OL-1)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya mencegah penyebaran paham radikal terorisme di kalangan mahasiswa.
Perpanjangan Operasi Madago Raya merupakan upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulteng.
FILSUF sekaligus rohaniwan Franz Magnis Suseno menyampaikan bahwa sesungguhnya Indonesia berhasil dalam konteks reformasi, seperti menyatukan keragaman dan berbagai pandangan yang ada.
Berdasar World Happiness Index, negara yang indeks kebahagiaannya tinggi pada umumnya justru level beragama masyarakatnya rendah.
POLISI Malaysia telah menangkap tujuh dari 20 orang yang diyakini sebagai anggota kelompok Jemaah Islamiyah (JI).
Penguatan pencegahan menjadi penting bila berkaca pada dinamika perkembangan radikalisme terkini.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinas PUPR Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan FKP, Rabu (10/7) di Gayamprit, Klaten Selatan.
MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono membantah kabar akan ditundanya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved