Olga Lydia: Kesejahteraan PNS Daerah yang Masih Rendah

AKTRIS dan Model Olga Lidya kerap kali lantang dalam membahas dan menyuarakan isu-isu publik yang sedang hangat diperbincangkan warganet. Terbaru, aktris yang hobi membaca sejak kecil itu memantik warganet di X atau yang sebelumnya dikenal Twitter berbicara terkait isu gaji PNS di sejumlah daerah yang masih tergolong rendah.

Lebih spesifik, Olga mempertanyakan gaji beberapa profesi yang masih dianggap belum layak mulai dari guru, dokter hingga perawat. Dikatakan pemerintah seharusnya memberikan gaji yang layak untuk para profesi tersebut minimal sesuai dengan upah minimum regional atau provinsi.

“Ini gaji PNS se-Indonesia sama atau gimana ya? Maksudnya (kalau) gaji hanya segitu kan ga sesuai. Ada minimal UMR di beberapa provinsi, mungkin ada tunjangan-tunjangan lain ya jadi take home pay-nya minimal harus dapet gaji UMR (upah minimum regional),” ujarnya seperti dilansir dari akun Twitter pribadinya pada Minggu (5/1).

Baca juga : Menkes Siap Reformasi dan Mendata Ketimpangan Gaji Dokter

Menurut Olga, pemerintah sebagai penegak aturan dan pembuat kebijakan sudah semestinya memperhatikan kondisi para pekerja khususnya bagi mereka pegawai sipil negara di beberapa daerah agar mendapatkan gaji yang layak.

“Jadi yang harus mematuhi pemberian gaji ke pekerja minimal UMR itu hanya swasta? Pemerintah sebagai penegak aturan nggak perlu patuh dengan upah UMR ini? membingungkan ya,” jelas perempuan kelahiran 4 Desember 1976 itu.

Perempuan 47 tahun itu pun menyebut seluruh kepala daerah khususnya yang berasal dari latar belakang pengusaha, seharusnya jauh lebih peka terhadap pemberian upah pada pegawainya.

Baca juga : Poliminim RUU Kesehatan

“Contoh pasukan oranye kebersihan waktu Gubernur Ahok bisa digaji UMR ya. Kalau kepala daerah punya sense pengusaha dalam menggaji bawahan, biasanya saat jadi pejabat ya malu kalau nggak memberikan upah UMR pada berbagai pegawainya baik yang PNS dan non-PNS,” katanya.

Perempuan berdarah Tionghoa ini berpendapat pegawai pemerintah di berbagai daerah sudah sepantasnya mendapatkan gaji yang sesuai, hal ini dikatakan bisa mengikuti sistem yang ada di swasta. Di sisi lain, Olga juga membandingkan kondisi upah di Indonesia dan Singapura, bagaimanapun gaji yang tinggi juga akan berdampak ada peningkatan kualitas pelayanan dan akan terhindar dari perilaku korup.

“Saya penasaran aja terkait gaji pegawai yang rendah ini, dan kalau mau pelayanan publik yang bagus seharusnya PNS mendapatkan gaji seperti di swasta juga yang sistemnya bagus. Tetapi memang resikonya adalah ada yang namanya efisiensi pegawai, tidak butuh banyak pegawai dan syaratnya juga harus profesional setinggi swasta. Di Singapura seperti itu, gaji para Menteri saja setahun mencapai Milyar,” jelasnya.

Baca juga : Gaji Guru Sulteng Telat Dua Bulan, Surat Edaran Keluar

Melihat realita yang ada, Olga pun berharap pemerintah bisa memperhatikan kesejahteraan para pegawai pemerintah terutama para dokter lepas dan guru honorer yang memiliki jasa tinggi dan penting namun sering kali mendapatkan upah yang tidak manusiawi.

“Tidak adil aja kita berharap kinerja baik, syarat tinggi tapi justru kepala daerah dan pemerintah pusat sekalipun berlindung dengan alasan "berbakti". Biasanya yang akan terkena dampak dari gaji kecil ini adalah dokter dan guru honorer.. Rasanya pengen teriak udah sekolah mahal, mesti pintar, kerja keras, tapi digaji sangat minim dan harus terima,” imbuhnya. (Z-3)

Baca juga : Cek Perubahan Jurusan dan Syarat untuk Rekrutmen SIPSS Calon Perwira Polri TA 2024