Menantea Tutup Gerai, Pakar Soroti Lemahnya Tata Kelola Bisnis Startup Kuliner

Penutupan seluruh gerai Menantea yang dijadwalkan pada 25 April 2026 memicu perhatian publik, menyusul pengumuman dari pendirinya, Jerome Polin dan Jehian Panangian, melalui media sosial. Brand minuman yang berdiri sejak 2021 itu sebelumnya sempat berkembang pesat dan viral di pasar, namun akhirnya menghentikan operasional di tahun kelima. Sejumlah persoalan internal disebut menjadi faktor utama di balik keputusan tersebut.

Pakar hukum dari BP Lawyers Sekar Ayu Primandani menilai kasus ini mencerminkan lemahnya fondasi legal dan tata kelola dalam bisnis yang berkembang cepat.

“Fokus utama pelaku usaha baru, melulu mengejar cuan demi meraup keuntungan. Sering terjadi deal komersil dengan mitra tanpa kontrak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing, bahkan mengiyakan semua kontrak tanpa mereviu lagi. Mereka takut kehilangan peluang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4).

Baca juga : Kronologi Kasus Menantea Jerome Polin

Menurut Sekar, banyak pelaku usaha mengabaikan pentingnya kontrak pada tahap awal, padahal dokumen tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko ketika bisnis menghadapi masalah.

Ia menambahkan, lemahnya pengawasan internal, tidak adanya audit rutin, serta minimnya pengecekan latar belakang mitra turut memperbesar potensi konflik dalam operasional bisnis.

“Padahal, pelaku usaha yang disiplin terhadap dokumentasi kontrak yang dibuat sesuai dengan hukum dan kepentingan pelaku usaha justru banyak terhindar dari titik rawan yang menimbulkan masalah finansial di kemudian hari," lanjutnya.

Baca juga : Inside LLV oleh Living Lab Ventures Perkuat Jangkauan Kolaborasi Korporasi, Startup, Investor

Selain kontrak, aspek perjanjian pemegang saham juga dinilai krusial. Dokumen ini mengatur kewenangan, pengambilan keputusan strategis, hingga kontrol terhadap arah bisnis. Tanpa kejelasan tersebut, potensi konflik antar pemilik modal dapat meningkat, terutama saat bisnis berkembang.

Sekar juga menyoroti pentingnya pembagian tugas yang tegas dalam struktur perusahaan. Dalam Perseroan Terbatas, tanggung jawab operasional berada di tangan direksi, sementara komisaris berperan dalam pengawasan, dan pemegang saham menentukan arah strategis.

“Dalam pelaksanaan operasional harian adalah tugas dan tanggung jawab Direktur," ujarnya.

Kasus Menantea, lanjutnya, menunjukkan bahwa kegagalan bisnis tidak selalu disebabkan oleh produk atau pasar, melainkan juga oleh lemahnya pengelolaan hubungan antar pihak serta sistem internal yang tidak terstruktur.

Ia menekankan kontrak, perjanjian pemegang saham, dan pembagian peran harus berjalan beriringan sebagai fondasi bisnis. Menurutnya 0enting memahami kontrak itu bukan berdiri sendiri. Ini harus jalan beriringan dengan perjanjian pemegang saham yang mengatur arah bisnis.

"Lalu, pembagian tugas yang menciptakan akuntabilitas, dan sistem keuangan yang menjaga transparansi. Tanpa itu, bisnis berjalan tanpa pagar pengaman,” kata Sekar.

Hingga kini, belum ada rincian resmi terkait dampak finansial dari penutupan Menantea. Namun, kasus ini menjadi pengingat bagi pelaku usaha akan pentingnya aspek legal dan manajemen risiko dalam menjaga keberlangsungan bisnis. (E-3)