DPR Dorong Pemerintah Siapkan Roadmap Tata Kelola Avtur demi Tiket Pesawat Murah

ANGGOTA Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, mendorong pemerintah, regulator, dan maskapai untuk segera duduk bersama mencari solusi jangka panjang guna menghadapi fluktuasi harga avtur global.

Langkah ini merespons kebijakan pemerintah yang mulai turun tangan meredam dampak kenaikan harga avtur terhadap industri penerbangan nasional. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar kenaikan harga tiket tetap berada di rentang yang terjangkau, yakni sekitar 9-13%, sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (6/4).

"Kebijakan ini langkah awal yang baik, tetapi pemerintah perlu memastikan solusi jangka panjang agar kenaikan biaya penerbangan tidak terus membebani masyarakat dan sektor lainnya," ujar Sofwan dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (8/4).

Baca juga : Harga Avtur Melonjak, Ini Strategi Pemerintah Kendalikan Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Lebih lanjut, Sofwan menjelaskan bahwa sebelum terdampak dinamika geopolitik global, harga tiket domestik di Indonesia memang sudah tergolong tinggi. Hal ini dipicu oleh Tarif Batas Atas (TBA) yang belum disesuaikan sejak 2019, tingginya biaya operasional, hingga terbatasnya jumlah armada.

Selain itu, faktor pajak seperti PPN 11% pada avtur dan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) turut berkontribusi meningkatkan harga akhir yang harus dibayar konsumen.

"Keempat faktor tersebut perlu menjadi dasar bagi evaluasi menyeluruh, sehingga di masa depan harga tiket pesawat domestik menjadi lebih terjangkau," tuturnya. "Jadi, soal harga tiket pesawat ini bukan hanya soal fluktuasi harga avtur, tapi lebih kompleks," kata Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Baca juga : DPR Nilai Mahalnya Tiket Pesawat Domestik Hambat Konektivitas Nasional

Sofwan menyoroti ketimpangan harga avtur Indonesia dibandingkan negara tetangga. Jika di Singapura harga avtur berkisar Rp13.000 per liter, di Indonesia harganya bisa mencapai Rp15.000 per liter, bahkan lebih tinggi di wilayah Indonesia Timur. Hal ini menjadi krusial karena avtur menyumbang sekitar 40% dari total komponen harga tiket.

"Terkait avtur ini kuncinya ada pada tata kelola harga avtur oleh Kementerian ESDM," tegasnya.

Sebagai solusi konkret, Sofwan mendorong adanya keterbukaan pasar penyedia bahan bakar pesawat agar tercipta kompetisi yang sehat sesuai rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Avtur idealnya dikelola oleh lebih dari satu provider dan tidak dimonopoli. Hal tersebut merupakan langkah untuk menjaga harga tiket pesawat dan merupakan salah satu rekomendasi dari KPPU," pungkasnya. (P-4)