Prabowo Ultimatum Bahlil Soal IUP Bermasalah

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan tenggat waktu satu minggu kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menertibkan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin. Arahan tersebut disampaikan dalam taklimat Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Rabu (8/4).

Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk mentoleransi pelanggaran di sektor pertambangan. Ia meminta evaluasi menyeluruh segera dilakukan terhadap aktivitas tambang yang bermasalah.

“Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan, ada ratusan tambang tidak jelas,” ujar Prabowo.

Baca juga : Prabowo Perintahkan Segera Cabut IUP Bermasalah

Presiden menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan nasional dan rakyat. Bukan kepentingan kelompok tertentu.

“Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan, keluarga, atau kelompok, itu bukan prioritas,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mempertanyakan kesiapan Bahlil untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal. Awalnya, Bahlil menyatakan mampu menuntaskan dalam waktu dua minggu. Namun, Presiden langsung meminta agar proses tersebut dipercepat.

Baca juga : Bahlil Sebut Prabowo Pertimbangkan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

“Dua minggu? Enak aja dua minggu. Enggak. seminggu!” tegas Prabowo.

“Siap!” jawab Bahlil.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai dengan prinsip dan aturan. Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus kembali pada kendali negara demi kesejahteraan rakyat. “Kita cabut semua IUP yang tidak beres. Pengelolaan harus di tangan negara, dan kita perkuat institusi serta lembaga yang ada,” pungkasnya. (Bob/P-3)