Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memperkenalkan layanan pengaduan publik bernama “Lapor Pak Purbaya”, sebuah kanal aduan langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menampung keluhan masyarakat terkait pajak dan bea cukai.
Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau laporan, Kemenkeu menyediakan hotline khusus melalui WhatsApp di nomor 0822-4040-6600. Melalui nomor ini, publik dapat mengirimkan pesan berisi aduan terkait pelayanan, perilaku pegawai, atau permasalahan teknis dalam urusan pajak dan kepabeanan.
“Seperti janji saya, masyarakat bisa langsung melapor lewat ‘Lapor Pak Purbaya’. Nomornya ini, 0822-4040-6600. Ini khusus untuk aduan seputar pajak dan bea cukai,” ujar Purbaya dikutipd dari Antara, Rabu (15/10).
Menkeu menjelaskan bahwa kanal pengaduan tersebut telah aktif sejak pertengahan Oktober 2025 dan akan dikelola oleh tim khusus di lingkungan Kementerian Keuangan. Tim ini bertugas memverifikasi laporan yang masuk sebelum menentukan langkah tindak lanjut.
“Semua laporan akan divalidasi dulu. Kami pastikan mana yang betul-betul masalah dan mana yang tidak. Setelah itu baru kami tindak lanjuti,” kata Purbaya.
Ia menegaskan, sistem ini bukan sekadar menampung keluhan, tetapi juga menjadi alat kontrol publik terhadap kinerja aparat pajak dan bea cukai.
Melalui “Lapor Pak Purbaya”, Kementerian Keuangan berupaya membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, terutama di dua bidang yang paling sering bersinggungan langsung dengan masyarakat: pajak dan bea cukai.
“Kami ingin memastikan prosesnya terbuka dan adil. Begitu laporan diverifikasi valid, kami akan tindak lanjuti sampai tuntas. Harapannya, tak ada lagi masyarakat yang merasa diabaikan,” ujar Menkeu menegaskan.
Inisiatif ini menjadi langkah konkret Purbaya untuk memotong rantai birokrasi pengaduan yang selama ini dinilai berbelit-belit. Dengan kanal ini, masyarakat kini bisa menyampaikan keluhan langsung ke level pimpinan tertinggi kementerian.
Ke depan, Kemenkeu menargetkan agar sistem pelaporan ini dapat terintegrasi dengan sistem pengawasan internal sehingga tindak lanjut setiap aduan bisa dipantau secara transparan oleh publik.
? Hotline ‘Lapor Pak Purbaya’
? 0822-4040-6600 (WhatsApp)
? Layanan aduan publik terkait pajak dan bea cukai
⏰ Aktif mulai Oktober 2025 (Ant/Z-10)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah saat ini menjalankan strategi ekonomi dalam “mode bertahan (survival mode) di tengah ketidakpastian global.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Bank Dunia melakukan "dosa besar" setelah memangkas proyeksi ekonomi Indonesia dari 4,8% menjadi 4,7% tahun ini.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan restrukturisasi utang Whoosh rampung. Keputusan final kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Cek selengkapnya!
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi masih mencukupi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, pengendalian nilai tukar rupiah dari dolar Amerika Serikat masih dapat dilakukan dengan baik.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved