Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
EUFORIA Idul Fitri 1446 H mulai mereda. Perhatian kini beralih ke tantangan ekonomi nasional pascalebaran. Isu krusial yang jadi sorotan salah satunya adalah penurunan serapan tenaga kerja dan melemahnya daya beli masyarakat.
Dosen IPB University dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Muhammad Findi mengatakan adanya indikasi perlambatan ekonomi yang tercermin dari arus mudik Lebaran 2025 yang relatif lebih lengang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Ini mengisyaratkan ada potensi berkurangnya kemampuan finansial masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik," jelas pakar ekonomi politik IPB University tersebut.
Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan perkiraan jumlah pemudik Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan sebesar 24% dibandingkan 193,6 juta pemudik pada 2024.

Lebih lanjut, Findi menilai penurunan ini sebagai sinyal kuat bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam membangkitkan kembali perekonomian nasional, terutama melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif yang dinilai menarik bagi generasi milenial dan gen Z.
Di waktu bersamaan, ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal berpotensi terjadi sepanjang 2025, akibat ketidakpastian ekonomi global.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,81% pada semester pertama dan 4,91% pada semester kedua.
"Tren kenaikan ini dapat berlanjut jika pemerintah tidak memberikan stimulus yang memadai bagi para pengusaha," ungkapnya.
Ia merekomendasikan pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan bagi generasi muda yang baru memasuki dunia kerja. Langkah-langkah yang disarankan meliputi fasilitasi usaha berbasis digital, dukungan komprehensif bagi pekerja ekonomi kreatif, serta peningkatan akses modal kerja dan pelatihan profesionalisme.
Hasil analisis dari dampak penurunan animo mudik terhadap perputaran uang selama periode Idulfitri, menunjukkan penurunan dari Rp157,3 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp137,975 triliun pada tahun 2025.
Penurunan ini, sebutnya, menjadi indikator kuat pelemahan daya beli masyarakat yang berpotensi memengaruhi permintaan industri di sektor hulu dan berujung pada PHK.
Menghadapi situasi ini, Findi menyarankan masyarakat untuk melakukan efisiensi pengeluaran dan mengalihkannya ke sektor-sektor produktif.
Ia juga mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, mengoptimalkan layanan kesehatan, melanjutkan program-program sosial seperti Makan Bergizi Gratis dan pembebasan biaya sekolah, serta memperkuat jaring pengaman sosial.
"Stabilitas keamanan dan politik dalam negeri juga krusial dalam memulihkan semangat kebangkitan ekonomi nasional," tandasnya. (Z-1)
Gelombang PHK yang terus terjadi di berbagai sektor menjadi bukti nyata bahwa klaim ketahanan industri tidak sejalan dengan realita.
PEMERINTAH daerah atau pemda diminta untuk melakukan efisiensi serta melakukan terbobosan untuk pemasukan daerah mencegah PHK PPPK
Pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD tahun 2027 akan berdampak pada ribuan PPPK paruh waktu terancam PHK
Meta, perusahaan teknologi yang merupakan induk dari Facebook, dilaporkan tengah mempertimbangkan rencana pengurangan sekitar 20% dari total tenaga kerjanya.
Co-founder Block, Jack Dorsey, mengumumkan PHK terhadap 4.000 lebih karyawan. Ia menyebut penggunaan alat kecerdasan buatan (AI) membuat tim kecil bekerja lebih baik.
DINAS Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur menemukan indikasi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan untuk menghindari pembayaran tunjangan hari raya (THR).
Menkeu menyatakan ketidakpastian ekonomi global terjadi setiap tahun di semua negara, bukan hanya di Indonesia.
Kebijakan mempertahankan subsidi merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat saat Lebaran tahun ini lebih bersifat selektif.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Wonosobo, Jawa Tengah, mengakui adanya penurunan daya beli masyarakat daerah itu sejak awal Bulan Ramadan ini.
Di tengah pelemahan daya beli dan perubahan perilaku konsumen pascapandemi, geliat pasar hunian premium justru menunjukkan arah baru.
Pemerintah sebaiknya fokus kepada optimalisasi pemungutan pajak, melalui peningkatan kepatuhan dan perbaikan mekanismenya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved