Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menaikkan usia pensiun menjadi 59 tahun. Menurut Ahli Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta Achmad Nur Hidayat itu dapat meningkatkan daya tarik program jaminan pensiun bagi para pekerja.
"Kenaikan usia pensiun juga berpotensi menarik minat lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan," ujar Achmad Nur Hidayat, Jumat (10/1).
Kebijakan itu disebut dapat meningkatkan daya tarik program jaminan pensiun bagi pekerja formal maupun informal. Sebab, dengan usia kerja yang diperpanjang, peserta memiliki waktu lebih lama untuk menyetor iuran, sehingga nilai manfaat yang diterima di masa pensiun juga menjadi lebih besar.
Meskipun demikian, Achmad menyatakan bahwa efektivitas dari dampak aturan kenaikan usia pensiun tersebut terhadap peningkatan kepesertaan program jaminan pensiun sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat.
Ia mengatakan bahwa peningkatan partisipasi program jaminan pensiun dapat dicapai apabila masyarakat memahami bahwa manfaat yang mereka diterima akan meningkat seiring dengan kenaikan usia pensiun.
"Sebaliknya, jika kebijakan ini dianggap hanya menguntungkan pengelola dana atau mempersulit akses manfaat pensiun, maka respons masyarakat bisa menjadi kurang antusias," terang dia.
Pemerintah resmi menaikkan usia pensiun para pekerja yang menjadi peserta program Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan dari 58 tahun menjadi 59 tahun pada 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. (Ant/H-3)
Apindo mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun itu justru ada pada masa tunggu yang lebih lama dalam pencairan manfaat jaminan pensiun.
Untuk optimalisasi perlindungan jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga pekerja rentan termasuk para pegiat masjid.
BPJS Ketenagakerjaan Ternate mendorong pekerja informal (BPU) di Maluku Utara memanfaatkan diskon iuran 50 persen JKK dan JKM periode April–Desember 2026.
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menegaskan bahwa perlindungan kerja bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi seluruh lapisan pekerja.
Minat pada program studi K3 melonjak. Fenomena ini mencerminkan perubahan risiko kerja, tekanan mental, hingga ketidakpastian dunia kerja modern.
Saldo JHT merupakan dana simpanan yang dikumpulkan dari iuran pekerja dan iuran dari perusahaan atau pemberi kerja. Dana ini akan terus bertambah seiring waktu dan juga mendapatkan
BPJS Ketenagakerjaan kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada pekerja Indonesia melalui dukungan terhadap program mudik gratis
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved