PHK Industri TPT Akibat Impor Ilegal, Apindo Minta Pemerintah Tambah Personel Aparat di Pelabuhan Tikus

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) turut mengomentari ambruknya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) ditambah dengan pemutusan hak kerja (PHK) karyawannya akibat maraknya barang impor ilegal.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar mengatakan bahwa walaupun pemerintah telah menetapkan aturan terkait barang impor, peluang untuk masuknya barang ilegal memang cukup "terbuka".

"Sekalipun aparat, Bea Cukai sudah berusaha, negara kita ini kan negara kepulauan, ada banyak pelabuhan tikus yang memang dibutuhkan aparat-aparat dengan jumlah yang lebih banyak," kata Sanny saat ditemui, Kamis (19/12).

Sanny menilai, perlunya penambahan aparat-aparat khususnya di pelabuhan tikus, bertujuan agar tidak membuka lagi peluang-peluang untuk barang selundupan atau ilegal yang masuk ke Indonesia yang dikhawatirkan akan memperparah kondisi industri TPT dalam negeri.

"Itu harus diselesaikan, kalau engga kasian industri-industri dalam negeri yang sudah berjuang, bayar pajak, tapi harus menghadapi yang tidak bayar pajak, bea masuk, yang ilegal-ilegal itu," terang Sanny.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani menyoroti bahwa potensi PHK menjadi salah satu masalah dan tantangan utama yang mungkin harus menjadi perhatian pemerintah.

"Jadi kami mungkin di sini menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan pekerjaan. Dan di sinilah kenapa buat kami dengan adanya PHK yang harus bertambah ini pasti akan semakin mengkhawatirkan kondisi lapangan pekerjaan di Indonesia," tandasnya. (Fal/M-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi