PKS Desak Menteri ESDM Kebut Sejumlah PR Strategis

PERGANTIAN Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadia dinilai tidak akan efektif mengingat sisa waktu pemerintahan kurang dari dua bulan. Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pembahasan program strategis Kementerian ESDM tidak akan tuntas. 

“Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi ini murni bersifat politis," ujar Mulyanto.

Ia menjelaskan, dari sisi perundangan di ujung masa pemerintahan pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas.

Baca juga : Bahlil Didukung 469 pemilik Suara di Golkar

“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan,” terangnya, kemarin.

Mulyanto menambahkan yang lebih perlu dilakukan Presiden Joko Widodo saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut. Bukan reshuffle jelang suksesi.

“Dari pada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya,” katanya.

Baca juga : Bahlil Lahadalia: Izin Pengelolaan Tambang PBNU sudah Beres

Ia menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas-fungsi kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya.

“Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dan lain-lain yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat-sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan," ucap dia.

“Menjelang purnatugas, mandeg pandhita, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden Terpilih. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injury time. Tata kelola pemerintah harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk, ugal-ugalan,” tukasnya. (Sru/P-3)