Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBAGAI upaya melindungi industri dalam negeri dari banjirnya produk impor ilegal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) impor ilegal yang akan menggandeng penegak hukum instansi lain dan juga asosiasi seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
"Jadi untuk bisa bekerja efektif kami melibatkan instansi-instansi lain termasuk penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Kami sedang berkoordinasi dengan mereka karena tanpa adanya unsur penegak hukum tidak mungkin satgas ini bisa bekerja secara efektif," kata Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Kemendag, Bara Krishna Hasibuan di Jakarta pada Senin (15/7).
Lebih lanjut, Bara menambahkan bahwa satgas tersebut nantinya memiliki otoritas untuk melakukan inspeksi di suatu pasar atau toko apabila menemukan barang-barang ilegal.
Baca juga : Satgas Hadang Produk Impor Ilegal akan Dibentuk
"Kita (akan) telusuri kok bisa barang ilegal ini bisa masuk toko tersebut. Nanti langsung penegak hukum bisa mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan hukum. Jadi peran penegak hukum dalam satgas ini penting dan sangat kuat sekali," imbuh Bara.
Namun sayangnya, Bara menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini belum sampai kepada strategi atau hal-hal yang detail. Seperti misalnya di daerah mana nanti satgas tersebut ditargetkan untuk melakukan investigasi karena satgas ini masih dalam proses pembentukan.
"Nanti kalau sudah dibentuk SK nya ditandatangani Menteri Perdagangan tentu yang pertama kita lakukan adalah data collection. Impor-impor barang-barang apa saja secara spesifik yang kita pikir selama ini menurut data itu masuk secara ilegal membanjiri pasar Indonesia," cetus Bara. (Fal/Z-7)
Kementerian Perdagangan mengeklaim harga dan ketersediaan stok sejumlah bahan kebutuhan pokok dalam kondisi aman.
PEMERINTAH diminta fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) akan membentuk satuan tugas (satgas) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menghadang banjirnya produk impor ilegal.
PMK BMAD akan mendongkrak kembali tingkat utilisasi produksi. Di semester satu tahun ini tingkat utilisasi produksi jatuh ke 63% dibandingkan dengan tahun lalu di 69% dan pada 2022 di 75%.
Kadin menilai rencana pengenaan bea masuk impor barang-barang dari Tiongkok hingga 200% akan menyulitkan pengusaha dalam mendapatkan bahan baku dan penolong.
Anta Ginting dinilai layak untuk menjadi Ketum Kadin DKI.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid memastikan bahwa pihaknya akan melindungi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari gempuran barang impor ilegal.
Kadin Indonesia merupakan satu-satunya induk organisasi dunia industri dan usaha serta mitra strategis pemerintah yang pembentukannya didasarkan undang-undang.
Ikhwan Primanda mendorong perusahaan-perusahaan rintisan (startup) membantu industri kecil naik kelas menjadi industri menengah dengan penggunaan teknologi
Calon ketua umum kadin bertekad ciptakan pengusaha baru
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved