Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HINGGA saat ini, setidaknya terdapat tiga Keputusan Presiden (Keppres) yang belum diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pemindahan ibu kota Nusantara (IKN).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal mengatakan bahwa hal tersebut akan menghambat proses pembangunan dan pemerintah dinilai tidak memanfaatkan anggaran yang sudah ada.
"Ini tentu saja menghambat eksekusi pembangunan. Artinya anggarannya sudah ada tapi justru malah tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa dimanfaatkan. Jadi justru bukan malah menekan fiskal tapi malah meninggalkan sisa-sisa anggaran, jadi tidak efisien bukan karena banyak makan anggaran, tapi anggaran yang sudah ada justru tidak termanfaatkan," kata Faisal saat dihubungi pada Rabu (10/7).
Baca juga : Jokowi Diminta Batalkan Upacara di IKN, Kenapa?
Faisal menilai bahwa belum ditekennya tiga Keppres IKN hingga saat ini juga menandakan bahwa penyerapan anggaran untuk IKN tidak bisa dilakukan dengan cepat dibandingkan apabila Keppres tersebut sudah diteken.
"Kalau yang terjadi sekarang saja anggaran yang sudah dialokasikan untuk IKN penyerapannya masih rendah, masih Rp71 triliun itu. Jadi masih banyak anggaran yang dialokasikan untuk IKN yang belum terpakai karena terkendala masalah teknis termasuk juga kenapa sekarang presiden belum bisa pindah," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berencana untuk pindah kantor ke IKN pada awal Juli ini, namun sayangnya hal tersebut belum bisa terealisasi karena fasilitas seperti air dan listrik di IKN masih belum lengkap walaupun secara fisik bangunannya telah tersedia. (Fal/Z-7)
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan jalur alternatif penyeberangan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) guna mendukung kelancaran mobilisasi orang dan barang.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasan diajaknya para pemengaruh (influencer) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat.
Menunggu kesiapan komplet semuanya. Menunggu semuanya siap, komplet. Tidak hanya listriknya, tidak hanya airnya.
Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini masih belum siap. Kemungkinan besar, landasan Udara itu tidak akan bisa dipakai untuk mendaratnya pesawat para tamu 17 Agustus.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (22/7) meneken Peraturan Presiden (Perpres) izin kelola tambang untuk ormas keagamaan
Kementerian PPPA dan Kemenkum dan HAM hampir merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang (Raperpres) Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
KEMENTERIAN PPPA tengah menyusun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring. Sampai dengan awal Juli ini, regulasi yang akan terbentuk dalam peraturan presiden itu masih dalam sinkronisasi.
DEPUTI Pengembangan Talenta Asosiasi Game Indonesia (AGI) Ibnu Raziq, di Jakarta, Sabtu, mengungkap dampak positif yang dirasakan pelaku industri gim
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved