Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV melakukan pengiriman perdana karet alam berkelanjutan yang telah melalui proses due diligence sesuai aturan bebas deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestration Regulation/EUDR). Karet Standard Indonesian Rubber (SIR) produksi PTPN Group akan menjadi bahan baku berbagai produk seperti ban yang akan diekspor ke Uni Eropa. Pengiriman perdana dilakukan di Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara, pada Selasa (9/7).
EUDR adalah inisiatif baru Uni Eropa untuk membatasi deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan pertanian di seluruh dunia pada beberapa komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, kedelai, kayu, hingga daging. EUDR akan diimplementasikan pada Januari 2025 untuk perusahaan besar dan pertengahan 2025 untuk produk petani rakyat. Pada komoditas karet, aturan ini akan berpengaruh pada 11 juta hektar perkebunan karet di seluruh dunia. Hal ini perlu diantisipasi oleh Indonesia, pasalnya Indonesia adalah produsen karet alam nomor dua di dunia setelah Thailand.
Bagi perusahaan besar seperti PTPN, proses due diligence EUDR bukan menjadi masalah besar. Kebun karet PTPN sudah berkali-kali disertifikasi oleh berbagai pihak dan telah menerapkan sistem traceability atau ketertelusuran yang terintegrasi dalam skema e-farming. "Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi PTPN karena produk karet kita mampu telusur sebab berasal dari kebun sendiri,” ungkap Dwi Sutoro, Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara.
Pengolahan karet alam di PTPN mengikuti standar baku internasional. PTPN mampu memproduksi karet alam sebesar 153 ribu ton per tahun dengan 41 ribu ton di antaranya dihasilkan di Sumatra Utara dan sisanya berasal dari wilayah lain. Saat ini, total kontrak penjualan karet alam di PTPN Group yang harus lolos compliance EUDR sebesar 5,3 ribu ton dan berpotensi naik dengan jumlah besar.
Dwi Sutoro mengatakan karet alam PTPN diminati langsung oleh pabrikan ban terkemuka dunia asal Uni Eropa, salah satunya Michelin dan Gajah Tunggal sebagai pabrikan lokal yang mengekspor produknya ke Uni Eropa. “Sekitar 70% dari produksi karet alam dunia diserap untuk industri ban. Itulah kami bersama beberapa produsen ban memulai pilot implementasi due diligence aturan EUDR untuk komoditas karet yang nanti diolah menjadi produk ban dan dijual di pasar Eropa,” ujarnya. (Z-2)
Pemerintah bakal memperluas peran BPDPKS. Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
Materi mengenai contoh benda elastis ini biasanya akan muncul pada tingkat Sekolah Dasar (SD).
KEBERADAAN Bunga Bangkai atau Amorphophallus Titanum yang tumbuh di kebun karet milik Erizal yang merupakan salah seorang warga Jorong Kampung Baru, Nagari Buo, Kecamatan Lintau Buo
Pameran PRI edisi ke-34 itu akan fokus pada peran industri plastik dan karet dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor manufaktur
Thailand dan Indonesia merupakan produsen utama karet dunia yang menghadapi situasi dan kondisi yang kurang lebih sama akibat harga karet alam dunia yang terus berfluktuasi."
AO menyebut ada tren penurunan deforestasi dunia. Laju kehilangan hutan bakau global bruto menurun sebesar 23% antara tahun 2000-2010 dan 2010-2020.
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membeberkan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan deforestasi.
Semakin pentingnya kemajuan dan penggunaan teknologi geospasial dalam upaya menjaga lingkungan jadi perhatian dalam Oslo Tropical Forest Forum (OTFF) 2024.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, menyepakati penguatan kerja sama pengelolaan hutan.
Upaya pemerintah Indonesia dalam pemanfaatan teknologi untuk penegakan hukum terhadap pelaku deforestasi diapresiasi dunia internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved