Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DORONGAN pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar terus menguat. Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka mengaku setuju jika Pansus dugaan skandal mark up impor beras dapat secepatnya dibentuk.
“Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Suhardi Duka, Selasa, (9/7).
Baca juga : Komisi IV DPR Bakal Dorong Pansus Ungkap Dugaan Mark Up Impor Beras
Suhardi Duka menduga murahnya harga beras yang di impor ke Indonesia merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.
“Beras impor itu murah karena stok negara-negara produksi yang ada di gudang mereka sehingga rasanya kurang enak karena beras stok 6 bulan ke atas,” beber Suhardi Duka.
Senada, Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin turut mendukung dibentuknya Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog. Andi Akmal berharap, Pansus dugaan skandal mark up impor beras dapat secepatnya dibentuk.
Baca juga : Anggota DPR Intan Fauzi Dampingi Supian Suri di Pilkada Depok
“Sangat mendukung usulan (Pansus skandal mark up impor beras) tersebut,” tegas dia.
Pembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal dugaan skandal mark up impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
Menurut Andi Akmal, jika mark up impor beras tersebut benar adanya tentu akan melukai hati para petani dan rakyat Indonesia.
“Karena apabila benar sangat melukai hati petani dan rakyat Indonesia,” tandasnya. (Nov)
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Komunikasi berkualitas merupakan kunci utama dalam membentuk ketahanan keluarga yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi sebagai fondasi kemandirian nasional di peringatan puncak Milad ke-24.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil posisi yang tepat dan terukur dalam merespons mediasi Iran dan AS sejalan politik luar negeri bebas dan aktif.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved