Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid merespons positif peluncuran Practice Leaders sebagai panduan dalam berinvestasi dan berbisnis di Indonesia.
Menurutnya, Practice Leaders yang diluncurkan sebagai bagian acara Hukumonline's Top 100 Indonesian Law Firms 2024 dapat mendorong kolaborasi para praktisi hukum untuk membangun iklim hukum yang berintegritas demi menjaga kepastian hukum bagi dunia usaha.
"Terlebih, kantor hukum menyediakan layanan hukum krusial bagi industri yang memungkinkan perusahaan menavigasi kerangka regulasi, mengurangi risiko hukum, dan memastikan kepatuhan pada aturan yang berlaku," kata Arsjad pada acara Hukumonline Top 100 Indonesian Law Firms 2024, di Jakarta, Jumat (28/6).
Baca juga : Tingkatkan Budaya Kepatuhan Hukum Perusahaan, Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024 Digelar
Practice Leaders merupakan direktori yang memuat informasi mengenai profil ratusan kantor hukum di Indonesia berdasarkan kinerja dalam masing-masing practice area.
Secara total, ada 32 practice area di dalamnya. Pada 2024, Hukumonline Practice Leaders melibatkan 228 kantor hukum yang melakukan pengisian survei dan mencatat lebih dari 3.000 kasus yang ditangani kantor-kantor hukum tersebut.
Direktori ini dapat menjadi hub yang menghubungkan para pengacara dari kantor hukum, dengan para in-house counsel, corporate secretary atau profesional hukum lain dari perusahaan atau industri yang membutuhkan layanan hukum.
Baca juga : Operasi Jagratara untuk Cegah Pelanggaran Orang Asing
Chief Executive Officer Hukumonline Arkka Dhiratara mengatakan dalam menghadapi dinamika regulasi dan kompleksitas yurisdiksi di Indonesia, dunia usaha kian membutuhkan peran pengacara eksternal untuk menangani berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan bisnis. Antara lain menangani merger dan akuisisi, arbitrase, litigasi, serta penyelesaian sengketa.
"Selama satu tahun terakhir misalnya, setidaknya ada 129 kantor hukum di Indonesia yang menangani kasus merger dan akuisisi. Selain itu, ada 125 kantor hukum terlibat dalam penanganan kasus arbitrase, litigasi, dan penyelesaian sengketa," terangnya.
Sebagai gambaran umum, dalam periode satu tahun belakangan, ada lebih dari 3.000 kasus yang diterima kantor-kantor hukum di Indonesia. Ini memperlihatkan dinamika bisnis di Indonesia yang mendorong perusahaan-perusahaan bersinggungan dengan hukum.
"Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, dan memerlukan peran kantor hukum serta pengacara yang memang berkompeten di practice area masing-masing," kata Arkka.
Hukumonline Top 100 Indonesian Law Firms adalah ajang apresiasi bagi kantor-kantor hukum yang dibagi dalam 16 kategori. Ajang tahun ini melibatkan 236 kantor hukum dari belasan provinsi di Indonesia. (H-2)
EKONOM dari Indef, Ariyo DP Irhamna menilai rencana membangun Family Office atau Kantor Keluarga untuk menarik investor asing yang memiliki potensi pencucian uang.
Para praktisi kepatuhan hukum dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi berjalan dengan baik.
DIREKTUR LBH Apik Jakarta, Uli Arta Pangaribuan mengatakan bahwa sampai saat ini, RUU PPRT masih menggantung dan tidak memiliki kepastian. Perlu dorongan yang kuat agar segera disahkan.
Investor saat ini menghadapi kendala terkait kepastian hak atas tanah, terutama dalam transaksi besar seperti pembelian tanah seluas 1000 hektar (ha)
Livia menegaskan, baik secara lisan dan tertulis, tidak pernah ada pencabutan proposal perdamaian yang disampaikan oleh PT Hitakara maupun kuasa hukumnya.
Anta Ginting dinilai layak untuk menjadi Ketum Kadin DKI.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid memastikan bahwa pihaknya akan melindungi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari gempuran barang impor ilegal.
Kadin Indonesia merupakan satu-satunya induk organisasi dunia industri dan usaha serta mitra strategis pemerintah yang pembentukannya didasarkan undang-undang.
Ikhwan Primanda mendorong perusahaan-perusahaan rintisan (startup) membantu industri kecil naik kelas menjadi industri menengah dengan penggunaan teknologi
Calon ketua umum kadin bertekad ciptakan pengusaha baru
SEBAGAI upaya melindungi industri dalam negeri dari banjirnya produk impor ilegal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) impor ilegal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved