Pemerintah Didesak Optimalkan Penerimaan Pajak

Pemerintah didorong untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan negara agar memiliki ruang fiskal. Itu dinilai penting agar pemerintahan baru ke depan bisa menjalankan berbagai program tanpa harus menambah utang negara.

Apalagi pemerintah saat ini telah memiliki program yang akan terus berlanjut dan memakan biaya besar, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai bantuan sosial. Pengeluaran dipastikan akan bertambah jika ada program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pemerintah perlu membuat prioritas dan memikirkan alternatif pembiayaan lainnya," kata Analis Utama Ekonomi Politik dari Laboraturium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor saat dihubungi, Senin (24/6).

Baca juga : APBN April 2023 Catat Surplus Rp234,7 Triliun Setara 1,12% dari PDB

Menurutnya, salah satu cara yang bisa ditempuh untuk memuluskan program-program anyar, seperti MBG di tahun depan, pemerintah perlu mengoptimalisasi penerimaan pajak. Penerimaan pajak sejauh ini, kata Reyhan, masih belum optimal dan berpotensi besar untuk mendorong peningkatan pendapatan lebih besar. Sebab, basis pajak di Indonesia masih cukup dangkal.

"Saat ini sekitar 69 juta wajib pajak yang tercatat, padahal jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 142 juta. Lebih lanjut, hanya sebanyak 12,7 juta wajib pajak yang melaporkan SPT tahun 2023 (termasuk untuk PPh Badan dan Pribadi)," kata Reyhan.

Kondisi itu perlu menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan. Alih-alih hanya bertumpu pada penaikan tarif, pemerintah didorong untuk bisa mengoptimalisasi basis pajak dan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak.

"Perlu diteliti lebih dalam, apakah mungkin karena sistem yang kurang efektif atau tarif pajak yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat," jelasnya. (Z-11)