Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan alokasi dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun depan tak akan menambah besaran kisaran defisit anggaran. Sebab, dana sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang dibahas pemerintah dan DPR.
“Rp71 triliun itu semua dalam postur. Tidak ada anggaran berlebih. Kalau di postur, artinya sudah ada deskripsi alokasi. Semua anggaran dalam UU APBN itu ada deskrispi alokasinya, jadi tidak ada yang berlebih. Dan Rp71 triliun itu ada dalam range postur defisit 2,29% hingga 2,82%. Jadi itu bukan on top dari range tersebut, tetapi sudah ada di dalamnya,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6).
Sri Mulyani menambahkan, alokasi anggaran Rp71 triliun itu sejauh ini bakal disiapkan dalam dana pencadangan di dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Itu karena sejauh ini belum ada perincian dari tim presiden terpilih mengenai pelaksanaan program MBG tersebut.
Baca juga : Penjelasan Sri Mulyani Soal APBN yang Selalu Defisit
“Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden teprilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa. Itu nanti akan menentukan bagaimana alokasi Rp71 triliun. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan dalam BA BUN,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono mengatakan, perincian perihal progam MBG masih dalam tahap pembahasan oleh internal kubu Prabowo. Dus, dia mengatakan, belum ada yang bisa disampaikan kepada publik perilah spesifikasi pelaksanaan program itu.
“Prosesnya seperti apa, dan sebagainya, yang bisa saya katakan adalah ini sedang dipikirkan secara internal. Tapi saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya, karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu. Setelah siklus APBN ini selesai, di sana kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis yang menyangkut program tersebut,” tutur dia. (Z-10)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
ANGGARAN Kementerian dan Lembaga (K/L) di tahun depan disebut akan mengalami penurunan rata-rata 10% hingga 20% karena program Makan Bergizi Gratis.
DIREKTUR Eksekutif CoRE Indonesia Mohammad Faisal menilai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun di tahun depan semestinya tak begitu membebani APBN.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, sudah dianggarkan sebesar Rp71 triliun dan sudah dikalkulasikan
PEMERINTAH mengusulkan penambahan kuota dan alokasi anggaran subsidi energi tahun depan. Jika itu disetujui DPR RI, maka subsidi BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik akan mengalami kenaikan
KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan Pemerintah akan memulai pendekatan kesejahteraan dalam program percepatan pembangunan di Tanah Papua
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved