Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ono Surono mengeluhkan program pompanisasi yang belakangan digencarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan). Menurutnya, pompanisasi bisa diperlukan apabila dalam kondisi air tersedia.
Namun, masalah yang sering ditemui ialah kondisi air tidak ada karena lokasi tersebut jauh dari sumber air utama. "Di Kabupaten Indramayu, Cirebon, yang merupakan dapil saya ada masalah yang dari dulu belum terselesaikan. Pertama, terjadi penyempitan anggalan. Kedua, saluran-saluran yang tersumbat lalu pada musim hujan akhirnya banjir dan musim kemarau tidak ada air," ujar Ono pada Rabu (19/6).
Lebih lanjut Ono mengatakan bahwa sudah banyak asosiasi petani yang menyampaikan aspirasi untuk membangun embung serta dilakukan normalisasi saluran. "Dilakukan normalisasi pemerintah harus koordinasi bukan hanya dengan Kementan, tetapi juga dengan PUPR, balai-balai sungai. Jadi, menurut saya, pompanisasi yang paling utama ialah airnya ada dulu. Saat bicara petani yang mayoritas sudah punya pompa air, yang mereka butuhkan saat ini normalisasi saluran," jelas Ono.
Baca juga : Pastikan Ketersediaan Air untuk Produktivitas Pertanian Jelang Kemarau
Seperti di Indramayu, misalnya, Ono menyebut bahwa daerah tersebut memiliki luas tanam hampir 124 ribu hectare. Di sisi lain, terdapat sekitar 10 kecamatan yang rawan kekeringan maupun kebanjiran.
Mereka belum punya sistem melakukan percepatan terkait dengan urusan masalah pendangkalan dan sebagainya. "Sekali lagi, menurut saya, coba dimaksimalkan normalisasi atau bahkan membangun embung pada daerah yang rawan tersebut," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai bahwa pompanisasi merupakan langkah konkret yang cepat dalam memitigasi dampak kekeringan.
"Kenapa kita pasang pompa air? Karena ini solusi cepat. Hari ini kita pompa, hari ini kita bisa tanam. Kalau kita cetak sawah itu butuh waktu," ucap Amran.
Upaya ini diharapkan tidak hanya akan mengatasi kekurangan pasokan air di musim kering, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan para petani. (Z-2)
Sistem pompa ramah energi membantu mengurangi biaya operasional sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengeklaim program pompanisasi yang saat ini digencarkan Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi padi.
Masalah pangan terutama beras adalah masalah yang sangat vital karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan. Karena itu, mau tidak mau peningkatan produksi harus dilakukan
Implementasi pompa, menurut Presiden mampu mendorong petani untuk meningkatkan indeks pertanaman dari satu menjadi dua atau tiga kali dalam setahun.
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat (5/7)
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meresmikan pengoperasian 2.664 titik air atau sumur bor di seluruh Indonesia, termasuk 389 titik air di NTT.
Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi telah bermalam di IKN sejak pekan lalu. Jokowi menyebut sejumlah fasilitas penunjang seperti air dan listrik sudah tersedia di Istana.
Dibutuhkan kontribusi lintas sektor baik itu pemerintah, praktisi, dan akademisi untuk mengembangkan optimalisasi lahan pangan.
Pengelolaan air tanah perlu dilakukan secara efisien
BPBD Klaten salurkan 188 tangki atau 940.000 liter air untuk membantu warga desa yang kekeringan.
SEKITAR 89% penduduk Indonesia mengharapkan pemerintah memastikan fasilitas publik yang efisien, seperti menerapkan denda lebih tinggi bagi mereka yang mencemari pasokan air publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved