Ketua Himperra Anggap Iuran Tapera Untungkan Pekerja, Begini Alasannya

KETUA Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menganggap Banyak pihak yang salah paham mengenai iuran Tapera. Padahal iuran ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan rumah atau backlog yang saat ini tercatat masih sebanyak 9,7 juta unit.

“Menurut saya pekerja justru diuntungkan. Karena 0,5% yang asalnya dari pemberi kerja itu masuk sebagai pendapatan dan disimpan ke Tabungan perumahan untuk pekerja. Sedangkan 2,5% nya yang asalnya dari pekerja itu sendiri uangnya juga tidak hilang. Bisa dimanfaatkan untuk punya rumah atau jika tidak mau, bisa dicairkan sebagai investasi. Jadi ruginya dimana?,” ungkap Ari di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (29/5).

Menurut Ari, pemerintah dan lembaga terkait, dalam hal ini Badan Pengelola Tabungan Perumahan rakyat (BP Tapera) untuk segera berkomunikasi dan melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak. Hal itu terkait adanya polemik soal iuran Tabungan Perumahan. Karena itu, sosialisasi mengenai iuran dan manfaat Tapera mesti digencarkan lebih masif lagi. 

Baca juga : Iuran Tapera sejak 2018 Belum Efektif Atasi Backlog Perumahan

“Aturan ini, kan sudah lama adanya. Lima tahun lalu programnya sudah disetujui. Namun memang belum bisa langsung diterapkan. Menurut saya Ini hanya soal sosialisasi. Dan sosialisasi ini tentunya dari pihak BP Tapera. Harus menyampaikan dengan baik. Bahwa justru pekerja diuntungkan. Gaji mereka tidak dipotong dalam artian hilang kok. Tetapi disimpan lewat tabungan perumahan. Dan bisa diambil jika penabung tidak memanfaatkan. Jelaskan juga kapan bisa dicairkan,” terang  Ari.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat  (MPR) Bambang Soesatyo, meminta pemerintah berhati-hati Ketika mengeluarkan suatu kebijakan yang langsung bersinggungan dengan penghasilan atau akan berefek pada daya beli masyarakat. Ketika menyasar ke masyarakat tentunya sosialisasi yang diutamakan. 

“Jangan sampai masyarakat nanti ribut. Harus ada yang menyampaikan dengan baik. Sosialisasikan. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Tetapi menurut saya yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan daya beli masyarakat dulu. Bukan malah memotong kemampuan daya beli riil Masyarakat itu,” ujar Bamsoet. (Z-10)