Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar Kick-Off Sustainable Development Goals (SDGs) Action Awards 2024 dengan tema Inovasi menuju Indonesia Emas: Keterkaitan Pendidikan Berkualitas, Pekerjaan, dan Industri Hijau. Indonesia’s SDGs Action Awards merupkan ajang apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendukung pelaksanaan SDGs di Indonesia. Melalui ajang tersebut, Bappenas mendorong inovasi pembangunan berkelanjutan yang kemudian bisa direplikasi dan dikembangkan secara lebih luas.
Secara khusus, pemerintah daerah kota dapat mengikuti penilaian Integrated Sustainable Indonesia Movement (I-SIM) for Cities yang merupakan kolaborasi antara Bappenas, PT Surveyor Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna, menjelaskan pelaksanaan I-SIM diselenggarakan secara bergantian di berbagai daerah. Tujuannya ialah untuk memberi ruang pengungkapan dan perbaikan pada daerah-daerah yang telah mengikuti, sehingga kemudian dapat perkembangan yang bisa dicapai bersama-sama.
Baca juga : Tapanuli Selatan Terbaik Pertama di Ajang I-SIM For Regencies 2023
“Kami berharap ajang I-SIM for Cities ini dapat dimaksimalkan pemerintah kota/kabupaten sebagai wadah pengungkapan data dan pengukuran capaian SDGs. Kemudian, hasilnya bisa dijadikan rekomendasi penyusunan rencana strategis daerah, pengembangan kapabilitas daerah, membuka peluang investasi, membuka peluang kemitraan dengan daerah lain ataupun kolaborasi multipihak lainnya,” ujar Sandry melalui keterangan ertulis, Rabu (22/5).
Selain menjadi wadah pengungkapan data dan aksi pengukuran capaian SDGs, pemda dapat memanfaatkan kesempatan mengikuti I-SIM for Cities untuk pengembangan kapabilitas terhadap standar nasional dan global daerah berkelanjutan, wadah saling belajar dan berbagi pengalaman antara kota, mendapatkan rekognisi dan apresiasi sebagai daerah berkelanjutan, dapat menunjukkan daya tarik ESG (environment, social, government) dan TJSL (tanggung jawab sosial dan lingkungan). Dengan demikian, akan terbuka peluang masuknya kolaborasi.
I-SIM for Cities sendiri bakal digelar pada Juni 2024. Pemerintah kota dapat mulai mendaftarkan daerah dan mengikuti rangkaian pendampingan, pengisian data, verifikasi, penilaian dan penjurian. (Z-11)
PT Vale menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Environment, Social and Government (ESG) untuk menjaga masa depan industri, khususnya pertambangan.
Sinergi ini sebagai kolaborasi SMV Kemenkeu yaitu BPDLH, PT PII dan IIF sehingga bisa terlihat hasil dan dampaknya dari hulu ke hilir.
Tujuan utama acara adalah untuk mendidik peserta tentang pentingnya pertanian perkotaan dalam mendukung keamanan pangan lokal.
Dalam program pembiayaan hijau di Navapark, nasabah bisa memperoleh keringanan berupa down payment (DP) hingga 0%, biaya KPR hingga Rp0, dan suku bunga yang sangat ringan.
Dalam acara ini, Endress+Hauser Indonesia juga memberikan penghargaan pengakuan kepada klien-klien Endress+Hauser Indonesia yang secara aktif berpartisipasi dalam proyek keberlanjutan
Agenda pendidikan dan literasi harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan prioritas sebagai wujud transformasi Indonesia.
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender.
PEMERINTAH berkomitmen mempertahankan kualitas lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.
MANFAAT dari ekonomi sirkular dapat menambah PDB sebesar Rp593 triliun-Rp638 triliun di 2030. Selain itu, ekonomi sirkular sebagai menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru.
Menteri Sosial Tri Rismaharini dinilai harus bertanggung jawab atas temuan bahwa 46% penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.
Dengan banyaknya penerima bansos yang tidak tepat, ada opportunity cost atau hilangnya peluang untuk melakukan belanja lain oleh pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved