Jokowi: Harus Ada Sinkronisasi Program Pemerintah Pusat hingga Daerah

SINKRONISASI program dari pemerintah pusat hingga ke daerah disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kunci kesuksesan pembangunan nasional. Jokowi mengatakan perlu ada peningkatkan sinkroni­sasi pembangunan, terutama dalam hal perencanaan hingga implementasi program pemerintah pusat dan program lanjutannya di daerah.

Jokowi menyatakan, Indonesia telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai padoman tercapainya kesuksesan pembangunan.

“Yang belum ialah sinkron atau tidaknya dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum. Maka, sinkronisasi itu menjadi kunci,” kata Jokowi dalam Musrenbangnas 2024 dalam rangka penyusun­an Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 bertema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/5).

Baca juga : Bappenas: Program Parpol, Capres dan Cawapres Harus Sesuai RPJPN dan RPJMN 

Dia mencontohkan, ketika pemerintah pusat membangun bendungan dan irigasi primer di suatu daerah, yang terjadi ialah program tidak dilanjutkan oleh pemerintah daerah untuk membangun irigasi sekunder dan tersiernya hingga mengalir ke sawah dan rumah tangga sebagai air baku.

Contoh lainnya, saat pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan, akses jalan menuju ke sana yang semestinya dibangun daerah tidak kunjung di­bangun. “Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama,” kata Jokowi.

Semua program pemerintah pusat yang inline dengan RPJMN, sampai ke daerah harus sejalan. Karena itu, Jokowi mengingatkan kementerian, apabila memiliki rencana pembangunan, harus disampaikan ke daerah yang ingin ketempat­an.

Baca juga : Songsong Indonesia Emas, Pemerintah Luncurkan RPJPN 2025-2045

“Ketuk pintu, kulo nuwun, misalnya siap tidak, kita (pemerintah pusat) membangun waduk, tapi irigasi sekunder dan tersier dibangun daerah. Kalau tidak sanggup, ya geser ke provinsi yang lain,” kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, seringnya, para pemimpin daerah hanya menyanggupi di awal, tetapi tidak mampu melaksanakan bahkan menyelesaikannya. Alasannya, berat bagi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka.

“Inilah peran sinkronisasi. Kuncinya ada di sekretaris daerah (sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan DPRD,” kata Jokowi.

Baca juga : Indonesia Targetkan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Hingga saat ini, selama 10 tahun, pemerintah Indonesia telah membangun banyak bendungan dan ditargetkan selesai menjadi 54-60 bendungan di tahun 2024. Pemerintah pusat juga telah membangun jalan tol sepanjang 2.049 kilometer, jalan nasional 5.833 kilometer, 25 pelabuhan baru, dan 25 bandar udara baru.

Namun, upaya membangun infrastruktur tersebut harus diintegrasikan dengan pembangunan sektor lainnya. Presiden Jokowi meminta, apabila jalan tol sudah dibangun, Bappeda semestinya melihat jalan tol sebagai poros utama dan harus disambungkan ke wilayah pariwisata, perkebunan, dan pertanian yang produktif hingga sentra kerajinan.

“Itu yang seharusnya dikerjakan daerah. Kalau tidak sanggup (dananya), sampaikan ke pusat,” tambah Jokowi.

Baca juga : Kebijakan Kependudukan Strategis untuk Indonesia Emas 2045

Saat ini, program-program daerah yang menjadi prioritas bisa dikerjakan dengan dukungan dari pusat setelah terbitnya Inpres Jalan Daerah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah dan konektivitas yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional.

“Misal daerah ada rencana pembangunan jalan ke sentra kerajinan sarung atau mebel, tapi tidak sanggup membangun jalannya, sekarang sudah bisa dikerjakan lewat Inpres Jalan Daerah. Tahun lalu habis Rp14,6 triliun untuk perbaikan jalan rusak. Tahun ini disiapkan Rp15 triliun,” jelas Presiden.

Akan tetapi, dengan syarat, tergantung prioritas mana yang timbulkan imbal hasil ekonomi, menjadi akses jalan produktif ke pertanian dan perkebunan.

“Jangan sampai jalan hanya dipakai harian saja, tapi harus produktif ke pertanian dan perkebunan. Ini akan menimbulkan return ekonomi. Ini yang harus dikalkulasi daerah,” kata Jokowi.

Presiden mencontohkan, pada pembangunan waduk, misalnya, diharapkan tujuannya tidak hanya demi mengairi atau mengirigasi pertanian, tapi juga untuk menjadi air baku bagi rumah tangga. Namun, yang sering terjadi, ketika pipa utama selesai, pipa sambungan ke rumah tangganya belum dibangun. Akibatnya, perusahaan daerah air minum (PDAM) selalu merugi sehingga tidak mampu menyambung pipa ke rumah tangga. “Mestinya itu di-support APBD dari daerah. Tapi sampai saat ini tidak ada yang berjalan, sambungan rumah tangga untuk air minum,” kata Jokowi.

Berorientasi pada Hasil

Jokowi mengatakan ia sudah menyampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Meski demikian, Jokowi meminta pemda juga jangan terlalu bergantung kepada pemerintah pusat.

“Jangan semuanya itu pemerintah pusat. (Pemerintah daerah) kalau mendengar inpres, ini (berkata) alhamdulillah. Lalu Bapak, Ibu kerjakan yang mana. Ini yang harus dipikirkan bersama agar yang telah dibangun betul-betul bisa produktif karena rakyat membutuhkan,” tandas Jokowi.

Oleh sebab itu, sinkronisasi RKP 2025 harus berdasarkan prinsip-prinsip program yang sejalan, seirama, antara pusat dan daerah. “Jangan sampai pusat ke kanan, daerah ke kiri. Semua harus inline. Jangan sampai misalnya pusat mau meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengonversi sawah menjadi properti. Ini tidak sinkron namanya,” kata Jokowi.

Presiden juga meminta agar program harus berorientasi pada hasil, di mana terdapat imbal hasil ekonomi. “Harus fokus, jangan sampai anggaran diecer-ecer ke acara dinas-dinas dan tidak jelas skala prioritasnya. Ada kenaikan 10%, semua diberi 10%. Itu tidak jelas prioritasnya yang mana,” kata Jokowi.

Presiden menegaskan agar anggaran tidak dipakai hanya untuk kegiatan rapat dan studi banding. Selain itu, program harus tepat sasaran dan stra­tegis. Artinya, manfaat APBN dan APBD betul-betul kelihatan karena tepat sasaran. Jokowi mengatakan tidak ingin lagi melihat penyimpangan penggunaan anggaran puskesmas untuk penanganan stunting malah digunakan untuk pembangunan pagar puskesmas, sebab dua hal tersebut tidak ada kaitannya.

“Oleh sebab itu, saya berharap Musrenbangnas ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten dan kota, agar semuanya inline, seirama dan tepat sasaran, dan hasilnya betul-betul dirasakan oleh rakyat,” kata Jokowi.

Sementara itu, Musrenbangnas 2024 turut mengintegrasikan dan menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2025 serta menyelaraskannya dengan program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan arah transformasi. Setiap tahunnya, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Musrenbangnas sebagai bagian penting pembangunan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menteri Pe­rencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menegaskan, Rancangan Awal RKP Tahun 2025 telah memuat agenda penting yang mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, termasuk beberapa agenda yang terkait dengan program presiden terpilih.

“Integrasi dengan program presiden terpilih akan terus dilakukan hingga penetapan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025,” papar Menteri Suharso.

RKP harus mengusung prinsip dasar, yaitu harmonisasi program pusat dan daerah, orientasi hasil yang produktif, serta akurasi sasaran dan strategi alokasi anggaran. RPJPN 2025-2045 untuk mencapai Indonesia Emas 2045 hanya akan berhasil jika dipedomani, baik oleh RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta RKP.

“Untuk dapat menjaga koherensi pembangunan, maka diperlukan adanya keselarasan antara pusat dan daerah, terutama pada indikator makro pembangunan serta rencana program dan kegiatan,” terang Menteri Suharso.

(Z-9)