Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta Bea dan Cukai untuk transparan soal aturan. Sehingga, tidak lagi membuat kekisruhan di ruang publik perihal bea masuk dan cukai.
"Aturan-aturan itu sebaiknya dibuka secara umum, baik media sosial, media cetak, media online, televisi," ujar Mekeng melalui keterangan video, Senin, 29 April 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga menekankan transparansi aturan penting supaya masyarakat lebih memahami dan tidak mengundang keributan. Bahkan, sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut turun tangan.
Baca juga : Pengamat: Perang Argumen Mahfud-Sri Mulyani Harus Diselesaikan
"Kaya kemarin ribut-ribut soal orang beli sepatu harga 10 juta kena pajak 30 juta. Ini kan salah presepsi di bea cukai sendiri, sehingga viral. Sampai ibu menteri keuangan harus turun tangan, semua harus terbuka dan tidak ditutupi," jelas Mekeng.
Dia mengatakan Bea dan Cukai tidak bekerja sendiri. Aturan yang mesti dijalankannya juga dibuat dengan koordinasi bersama kementerian terkait.
"Bea cukai itu, bekerja bukan atas aturan dia sendiri. Dia bekerja juga atas aturan yang diterbitkan oleh departemen lain, misalkan departermen perdagangan. Departemen Perdagangan sebelum mereka mengeluarkan aturan ini, mereka harus sosialisasikan dulu kepada Bea Cukai dan setelah itu kepada masyarakat. Bukan seolah-olah ini Bea Cukai sendiri yang menjadi biang dari permaslahan," ujar Mekeng.
Baca juga : DPR Dukung Langkah Pemerintah Larang Impor Baju Bekas
Sederet kasus pelayanan Bea Cukai tengah menjadi sorotan jagad maya. Seperti, kasus mengenai pengiriman sepatu impor yang terkena bea masuk sebesar Rp31,8 juta untuk pembelian sepatu senilai Rp10,3 juta.
Kasus lainnya perihal tertahannya alat belajar untuk siswa tunanetra di Sekolah Luar Biasa (SLB)-A Pembina Tingkat Nasional di Bea Cukai Soekarno-Hatta (Soetta).
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah memberi instruksi kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai tanggapan atas berbagai keluhan soal pelayanan Bea Cukai. Sri Mulyani memerintahkan Bea Cukai untuk memperbaiki pelayanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama mengenai kebijakan.
"Ada beberapa kasus yang viral seperti pengerimian sepatu, pengiriman barang untuk sekolah luar biasa (SLB) dan pengiriman action figure dari robotik. Malam ini saya mengundang untuk mendapatkan laporan mengenai bagimana Bea Cukai menangani berbagai kasus tersebut," kata Sri Mulyani. (Medcom/Z-6)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved