Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi borong atau panic buying BBM karena stok bahan bakar sepanjang Lebaran dipastikan aman.
“Proyeksinya konsumsi selama Lebaran ini kan (naik) 5%-6%. Tapi, tadi stoknya bisa mencapai 10%-15%,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam konferensi pers Satgas RAFI Pertamina Grup di Jakarta, kemarin.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/pertamina-pastikan-stok-bbm-selama-lebaran-aman
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan, bahwa peningkatan konsumsi tertinggi untuk BBM terjadi selama 3 kali, terutama untuk Gasoline atau bensin.
Saat ini kebutuhan BBM dan LPG memang masih ada berpotensi meningkat, karena meskipun libur Tahun Baru sudah berakhir, namun aktivitas masyarakat kembali normal.
Setelah berhasil mengamankan stok BBM saat arus mudik, Pertamina akan fokus mengelola pasokan BBM di daerah tujuan mudik dan daerah wisata.
Kepastian ini kata SYL diperoleh setelah jajaran kementan turun labgsung ke pasar-pasar maupun gudang-gudang pangan yang ada di seluruh Indonesia.
Wakil Komisaris Utama Pertamina Pahala Mansury meninjau langsung sarana dan fasilitas (sarfas) Integrated Terminal Palembang, Senin (17/4).
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
WACANA pemerintah soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi menuai sorotan. Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, berbagai produk bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan telah dikembangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved