Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendesak pemerintah kreatif dalam menyusun sistem perpajakan. Hal itu merespons wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.
"Mandat Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah mendorong reformasi perpajakan secara menyeluruh," kata Said kepada wartawan, Kamis, (14/3)
Said mengatakan reformasi itu mencakup administrasi data perpajakan dan memperluas wajib pajak. Kemudian mendorong transformasi ekonomi bayangan (shadow economy) masuk menjadi ekonomi formal agar terjangkau pajak.
Baca juga : Brasil Sambut Guyuran Investasi Mobil Hibrida
"Kenapa hal-hal seperti tidak lebih diutamakan ketimbang menaikkan PPN?" papar dia.
Said menekankan pentingnya reformasi perpajakan. Ikhtiar itu diyakini membuat seluruh sektor termasuk sektor digital tumbuh pesat.
"Apalagi sektor digital selama ini lepas dari jangkauan pajak," jelas dia. (Z-8)
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah berhati-hati mengelola APBN tahun ini. Itu terutama karena defisit anggaran diperkirakan bakal lebih tinggi
PEMERINTAH dan Badan Anggaran DPR menyepakati asumsi dasar makro untuk menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun masih masuk akal
Banggar DPR setuju anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun Nilai itu dinilai ideal untuk tahap awal program presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto
KETUA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah meyakini postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang dibahas dan disepakati
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved