Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar lebih berdaya tahan dan mampu bersaing. Peta jalan itu bakal mencakup hal-hal terkait manajemen risiko, organisasi, hingga sumber daya manusia (SDM).
Hal itu disampaikan Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers, Senin (4/3).
"Peta jalan untuk BPR itu akan kita buat se komprehensif mungkin, karena memang kalau kita lihat sekarang itu ada beberapa BPR yang harus kita tutup karena persoalan mendasar terkait situasi keuangan, fraud dan sebagainya," ujarnya.
Baca juga : Gelar Syukuran, BPR Syariah Siap Jemput Potensi Pasar Perbankan
Dian mengatakan, sebelum peta jalan itu diluncurkan, OJK bakal terus mengawasi dan menyisir kinerja BPR. BPR yang dinilai tak sehat juga akan ditutup atau didorong untuk melakukan konsolidasi.
Itu bertujuan agar BPR secara umum berada dalam kondisi sehat ketika peta jalan itu diterapkan. "Memang harapan kita sebelum kita mengeluarkan roadmap ini secara komprehensif, kita ingin sisa BPR yang bermasalah secara mendasar ini kita bersihkan dulu," kata Dian.
"Ke depan itu harapan kita tentu saja tidak lagi ada BPR yang bisa dikatakan rapuh, BPR yang nanti tersisa itu adalah yang sudah diberikan penguatan dalam konteks permodalan maupun konsolidasi," sambungnya.
Baca juga : OJK Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Purworejo
Adapun pada Februari 2024 otoritas telah menutup empat BPR, yakni, BPR Usaha Madani Karya Mulia, PT BPR Bank Pasar Bakti, Perumda Bank Purworejo, dan BPR Edccash.
OJK, kata Dian bakal terus mengurangi jumlah BPR dari yang saat ini di kisaran 1.600 BPR menjadi sekitar 1.000 BPR. Tujuannya adalah untuk memperkuat BPR. Terlebih diketahui bahwa saat ini satu orang memiliki 10-15 BPR di Tanah Air.
"Itu bisa dilakukan dengan merger yang dimiliki satu orang misalnya, kita juga bisa lakukan langkah lain seperti merger karena belum memenuhi modal minimum Rp6 miliar sampai akhir tahun ini," terang Dian.
"Sejak 2023 ini sudah menurun 32 BPR. Ini sudah cukup lumayan progresnya, kita harapkan akan terus berlangsung beberapa tahun ke depan, konsolidasi ini sesuai target, tentu kita akan capai. Ini juga kita akan sampaikan juga secara detail pada waktunya," pungkasnya. (Mir/Z-7)
OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
MENGAWALI perjalanan sebagai Bank Perekonomian Rakyat (BPR), KoinWorks Bank bertransformasi menjadi bank digital (BPR) di Indonesia yang semakin mudah diakses pengguna
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sudah terakumulasi di DepositoBPR by Komunal, yang mencapai Rp8 triliun.
OJK melakukannya melalui kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi
Roadmap tersebut merupakan landasan kebijakan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas,
Masyarakat harus dapat melakukan Investasi Cerdas di Era 4.0.
Program sekolah lapang memiliki kurikulum lengkap untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia.
BPKH menggandeng BAZNAS RI menyalurkan bantuan kepada MUI berupa Program Sosialisasi, Literasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ekonomi Syariah.
MENGELOLA sumber daya manusia (SDM) di era disrupsi saat ini kian menantang. Perkembangan teknologi yang pesat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perubahaan tren di dunia kerja.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Ilmu tentang keamanan dan audit sistem informasi juga diajarkan di program studi terkait teknologi informasi di Cyber University Indonesia
IKATAN Dokter Indonesia (IDI) menekankan bahwa pemerintah harus adil kepada dokter lokal. Khususnya gaji bagi dokter lokal harus lebih tinggi dari dokter asing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved