Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai sudah semestinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo. Hal itu dinilai penting untuk menjaga kredibilitas eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu di level internasional.
"Shock terapy dibutuhkan agar Jokowi juga sadar bahwa banyak sekali kebijakan yang dilakukan dari kebijakan ekonomi, kasus MK, korupsi masif, kemudian oligarki yang makin menguat, itu memang harus berubah, dan tekanan itu tidak bisa dari msyarakat, atau menunggu pemilu selesai. Tapi tekanan yang penting itu berasal dari internal pemerintah sendiri," ujarnya saat dihubungi, Jumat (19/1).
Bhima menilai, kebijakan ekonomi pemerintah saat ini banyak dinahkodai oleh Sri Mulyani. Dus, dengan hengkangnya Sri Mulyani dari pemerintahan, perekonomian berpeluang besar kehilangan arah.
Baca juga : Menteri Mundur Pukulan Serius Bagi Jokowi dan Prabowo-Gibran
Ekonomi Indonesia juga dinilai banyak dilirik oleh investor dan negara lain karena citra Sri Mulyani di level global cukup baik.
"Jokowi juga harus menyadari bahwa tanpa Sri Mulyani, sebenarnya ekonomi sangat rapuh, dan kepercayaan internasional sangat bergantung pada Sri Mulyani," jelas Bhima.
Baca juga : Sri Mulyani Jabarkan Pencapaian Indonesia di World Economic Forum 2024
"Hampir tidak ada investor yang kemudian percaya langsung kepada Jokowi, tentu perantaranya melalui Sri Mulyani atau LBP misalnya," lanjutnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal menilai mundurnya Sri Mulyani dari kabinet akan menjadi pukulan besar bagi pemerintahan saat ini.
"Sri Mulyani masih dianggap sebagai sosok yang diakui dari sisi kompetensi dan profesionalitasnya dan juga merupakan simbol stabilitas dalam hal kemampuan memanage keuangan dan perekonomian secara keseluruhan di mata investor," jelas Faisal.
Sedangkan Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menyampaikan, kepercayaan publik akan turun drastis terhadap pemerintah bila Sri Mulyani mundur dari kabinet Jokowi. Itu menjadi wajar lantaran rezim pemerintahan saat ini terang-terangan berupaya melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara.
"Pemerintahan yang asal tabrak aturan, tutup kuping terhadap kritik dan masukan dari rakyat, dan menghalalkan segala cara untuk berkuasa kembali. Pak Jokowi saat ini hanya fokus pada bagaimana melanggengkan project-project di masa dia, tidak peduli dengan rakyat kecil," kata dia. (Z-5)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, memberikan tanggapan terkait isu kebijakan ekstensifikasi cukai.
Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan mendorong pengembangan UMKM setempat.
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved