Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji, jika terpilih menjadi presiden, ia akan membenahi kebijakan subisi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai, selama ini kebijakan tersebut tidak tepat sasaran sehingga masyarakat yang tergolong mampu juga ikut merasakan manfaatnya.
"Ini harus kita koreksi. Faktor pengendalinya itu jangan diserahkan pada mekanisme kuota. Kita harus siapkan sistem yang baru, sehingga itu menjadi tepat sasaran," ujar Anies dalam acara Desak Anies di Ambon, Maluku, Senin (15/1).
Anies pun mengutip data dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. ia mengatakan sebanyak 89% solar bersubsidi justru dinikmati dunia usaha, bukan masyarakat kelas bawah seperti petani dan nelayan.
Hanya 11% nikmati oleh kalangan keluarga. Dari 11% itu pun, sebagian besar dinikmati oleh keluarga yang sudah mampu.
"Jadi petani nelayan itu hanya menikmati 5% dari keseluruhan subsidi solar," jelas Anies.
Baca juga: Anies bakal Bangun Lapangan Sepak Bola Berstandar FIFA di Kampung-kampung
Kondisi tersebut juga terjadi pada subsidi Pertalite. Sebanyak 86% dinikmati kalangan keluarga dan sebagian besar adalah keluarga mampu.
"Itu potret nyata di berbagai wilayah di Indonesia. Subsidi diterima oleh mereka yang sudah berkemampuan," kata Anies.
Baca juga: Soal Kelangkaan Pupuk, Anies: Utamakan Kebutuhan Dalam Negeri
Anies mengatakan perlu ada kejelasan untuk masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Dengan begitu, kebijakan bahan bakar tersebut betul-betul bisa dinikmati kelompok masyarakat yang dituju.
"Jangan sampai petani, nelayan, keluarga prasejahtera yang betul-betul membutuhkan justru gagal mendapatkan subsidi. Kita akan siap dengan sistemnya untuk bisa menjangkau mereka yang membutuhkan," tandas Anies. (Z-11)
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Komisi VII DPR RI, mengrkitik rencana pembatasan BBM bersubsidi oleh Pertamina
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
PEMERINTAH menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tak berubah. Kementerian ESDM memastikan harga pertalite dan solar tidak akan mengalami perubahan pada Juli 2024.
Selain memastikan ketersediaan BBM dan elpiji subsidi, Pertamina Patra Niaga juga menjamin ketersediaan produk non subsidi yaitu Pertamax Series, Dex Series, dan Bright Gas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved