Pembatasan Penjualan BBM Subsidi Rugikan Masyarakat Kecil

ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengrkitik rencana pembatasan BBM bersubsidi oleh Pertamina hanya akan merugikan masyarakat kecil. Sebab, subsidi tersebut memang dianggarkan untuk masyarakat menengah ke bawah agar roda ekonomi terus berjalan.

"Pertamina proaktif dengan aplikasi MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan. Padahal ini kan aksi korporasi yang tidak ada dasar hukumnya," ujarnya, Rabu (10/7).

Menurutnya pembatasan distribusi BBM bersubsidi akan dijalankan pada tahun 2025. Hal itu sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca juga : Pemerintah Tegaskan Harga Pertalite dan Solar tidak Berubah

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu menyebut tidak tepatnya sasaran BBM subsidi bukan alasan untuk segera memberlakukan pembatasan. Justru yang harus diperbaiki adalah distribusi BBM bersubsidi, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat subsidi negara untuk bangkit dari keadaan ekonomi yang sulit ini.

"Wacana ini kan sudah lama berkembang, karena diketahui terjadi ketidaktepatsasaran yang memicu ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi, di mana orang kaya atau mobil mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi. Padahal BBM bersubsidi ini kan ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan. Nyatanya Pemerintah mengambil sikap pembiaran," kata Mulyanto.

Hingga kini, kata dia, ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian BBM bersubsidi masih terjadi. Kendaraan tambang, industri dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM tidak bersubsidi, ternyata di lapangan diketahui masih menggunakan BBM bersubsidi.

"Jadi pemerintah dan Pertamina wajib menertibkan soal distribusi BBM ini dengan merevisi Perpres terkait agar semakin berkeadilan," tegasnya.(Z-8)