Usul Kebijakan UMP Berlaku Multiyears, Anies: Ini Syaratnya

CALON Presiden 2024-2029 Anies Rasyid Baswedan mengusulkan kebijakan upah minimum provinsi (UMP) berlaku secara multitahun (multiyears). Syaratnya, regulasi itu disusun bersama oleh pemberi kerja, penerima kerja, dan pemerintah hingga mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

"Kita perlu mengubah ini, duduk bersama, menyepakati, formula bersama untuk periode multiyears, sehingga kita tidak perlu setiap tahun kita punya ketegangan. Tentu ini tidak sederhana, tetapi menurut kami bila ini disusun dengan fairness, kita akan bisa kerjakan," ujarnya dalam Dialog Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Capres 2024 bertema Roadmap Perekonomian, Jakarta, Senin (11/12).

Anies mengatakan, isu mengenai UMP menjadi isu tahunan dan kerap menimbulkan kegaduhan. Hal itu mendorong lahirnya ketidakpastian, baik bagi dunia usaha maupun para pekerja. Pemerintah daerah pun, kata dia, selalu dibuat kalang kabut mengurusi ketentuan upah tersebut setiap tahun.

Baca juga: Anies: Pengusaha Mitra Penting untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Selalu muncul gesekan dan ancaman mogok kerja setiap kebijakan upah akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kegaduhan itu mestinya tak perlu terjadi jika aturan pengupahan mampu dibuat secara adil dan terprediksi.

"Kami berharap ke depan, kita tidak berdebat yang begini terus, setiap Oktober selalu tarik menarik. Ini harus diubah. Menurut kami, kita perlu perekonomian yang growth, di sisi lain, industrial relations yang sehat, itu dengan mengatur fairness," kata Anies.

Baca juga: Anies Baswedan: Aturan Pajak Harus Terapkan Prinsip Keadilan

"Lalu kita berharap ada kepastian multiyears, bisa direviu, bisa benchmarking negara lain, bagaimana negara lain rumusan disusun. Kalau tidak, dunia usaha juga sulit membuat perencanaan, apabila tidak ada predictibility,” tambahnya. (Z-2)