Ketua MPR Bamsoet: Bonus Demografi Jadi Beban Bila Hukum Tidak Ditata

Di hadapan peserta Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan atau Taplai Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, bonus demografi dapat menjadi beban kalau negara tidak diperbaiki penataan hukumnya, sehingga ke depannya harus membina.

"Dari sisi ekonomi dan demokrasi harus dibenahi, begitu pun monopoli juga harus dihilangkan," kata Bamsoet.

“Jadi, siapa pun capres-cawapres yang terpilih nantinya marilah kita berikan masukan yang membangun untuk kepentingan bersama.Ekonomi dan ketahanan nasional sangat berhubungan, karena perekonomian juga memerlukan karakter yang baik.di mana karakter tersebut ditujukan untuk ketahanan nasional,” ujar Bamsoet.

Baca juga: Hadapi Bonus Demografi, Menko Airlangga: Transformasi Digital Healthtech Industry Sangat Penting 

Pernyatan Bamsoet sebagi jawaban pertanyaan peserta dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Dadang saat tanya-jawab pada acara Taplai Lemhannas di Aula Lemhannas, Jakarta Senin (4/12/2023). 

Kegiatan Taplai Lemhannas didukung pula oleh Smandel Business Network (SBN), Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (ACMI), dan Indonesia Financial Group (IFG). 

Masih menjawab pertanyaan lain dari Unpad yakni peserta bernama Rahmat, bagaimana investasi bisa dimaksimalkan untuk bangsa dan negara dan berdampak ke masyarakat, 

Bamsoet menjelaskan, sebenarnya Indonesia sangat menggiurkan investor dari luar negeri karena punya potensi pasar sangat tinggi, dulu bahkan sebelum indonesia dikenal Iindonesia sudah diambil rempah dan tambangnya oleh luar negeri, oleh sebab itu kita harus kompak supaya tidak diambil kekayaan negara

“Indonesia sangat mudah di adu domba sehingga kita harus memiliki ketahanan. Kita harus belajar banyak dari china, korea, untuk dapat mengambil banyak untung dari investasi," jelasnya.

Baca juga: Masuki Bonus Demografi, Keluarga Pintu Utama Perbaikan Kualitas SDM

"Jadi seluruh investasi harus sebanyaknya bermanfaat untuk knowledge, meskipun negosiasi dengan investor tidak selalu sama, kalau kita pinjam duit jangan hanya terima jadi tapi kita harus mengambil langkah untuk mengetahui strategimya, maka penbatasan ekspor harus dibatasi supaya pendapatan negara juga naik,”.papar Bamsoet.

Sementara menjawab pertanyaan Alif, peserta ACMI tentang bagimana menaikkan kelas UMKM  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa, politikus senior Partai Golkar ini menjelaskan, biasanya ketika belum punya modal kita hanya bisa sebagai pedagang, lalu menjadi home industri, sehingga bisa membuat pabrik sendiri.

"Tahun depan melalui digitalisasi bisa memudahkan untuk mengembangkan baisnis karena adanya kripto (tidak seperti bank yang nilai kursnya berubah)," paparnya 

Pentingnya Empat Konsensus Kebangsaan

Sementara itu ketika memberikan smabutan pembukaan Taplai, Plt Gubernur Lemhannas, Laksdya TNI Maman Firmansyah mengungkapkan rasa salutnya kepada peserta yang datang dari kalangan perguruan tinggi dan praktisi bisnis, karena mereka punya kepedulian sangat tinggi pada keutuhan negara kita.

“Yang sangat penting kita ingatkan di sini, bahwa empat consensus kebangsaan harus kita jaga dan pelihara smapai kapanpun yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Itulah yang dipikirkan disepakati para founding father kita sehingga Indonesia masih tetap utuh hingga kini,” ungkap Maman.

Mewakili Smandel Business Network (SBN) atau para alumni SMAN 8 Jakarta yang bergabung dalam komunitas bisnis, Adhy Santoso mengatakan, kegiatan Taplai sangat banyak manfaatnya.

Baca juga: Bonus atau Bencana Demografi?

"Bukan hanya untuk mempererat silaturahmi antar peserta dari berbagai kalangan tetapi mereka dapat menjalin hubungan atau networking untuk berbagai kepentingan yang sinergis," kata Adhy.

Sedangkan Ketua DPP ACMI, Doni Wahyudi  juga menyatakan kekaguman yang lebih pada Indonesia yang selama ini dikenalnya.negara kita luar biasa hebatnya.

Taplai Lemhannas yang diisiasi bersama. Smandel Business Network (SBN) ,  Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (ACMI), dan Indonesia Financial Group (IFG) pada Tahun 2023 yang diikuti 106 pesera, akan berlangsung sepekan hingga 10 Desember mendatang. (RO/S-4)