Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Adisatrya Suryo Sulisto menilai di tahun politik, investor asing masih ragu menanamkan modalnya untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Para pengusaha disebut memiliki sejumlah pertimbangan untuk berinvestasi di IKN, seperti melihat keberlanjutan pembangunan ibu kota baru pasca pemilu, prospek investasi terkait pengembalian investasi atau return on Investement (ROI) yang tak jelas dan masalah lainnya.
"Saya kira di tahun politik saat ini banyak investor asing yang ragu, wait and see," ujar Adisatrya dalam keterangan resmi, Senin (6/11).
Terkait pernyataan Presiden Jokowi untuk mengerem sementara masuknya investasi asing ke IKN, Adisatrya menuturkan hal itu sebagai upaya pemerintah dalam menjawab kekhawatiran dan kritik mengenai IKN yang akan didominasi oleh pihak asing.
Baca juga: Pemerintah Rem Investasi Asing di IKN, Ada Apa?
"Serta, menjadi langkah pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal untuk berkontribusi membangun IKN," ucapnya.
Adisatrya menyebut sudah ada 300 letter of intent (LOI) atau dokumen yang menyatakan komitmen awal investor yang ingin berinvestasi di IKN. Meski banyak dilirik, namun sampai saat ini pemerintah belum menerima pencairan dana dari pemodal asing.
"Kami di Komisi VI akan terus memonitor perkembangan ini. Sehingga, harapannya investor tidak hanya memberikan LOI, namun investasi di IKN bisa segera terealisasi, karena LOI itu tidak mengikat," pungkasnya.
Baca juga: OKIN: Presiden Jokowi Mengerem Investor Asing Masuk ke IKN
Rekan sejawatnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung juga berpandangan serupa. Menurutnya wajar para pengusaha bersikap wait and see soal investasi di IKN.
"Memang saat ini Indonesia menjelang pemilu, karena itu penting bagi Indonesia memastikan prinsip-prinsip demokrasi berjalan dengan baik," ungkap Politikus Partai NasDem itu.
Menurutnya, proses pembangunan dan pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu sekejap. Butuh komitmen dan konsisten pemerintah untuk menyakinkan investor agar mau menyuntik pembiayaan IKN yang mencapai Rp466 triliun.
"Soal IKN kan karena pemindahan ibu kota itu perlu waktu yang panjang. Sejarahnya di seluruh dunia seperti itu jadi butuh waktu bagi investor," imbuh Martin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah memprioritaskan investor nasional atau lokal dalam berinvestasi di IKN. Ini disampaikan saat Kepala Negara memimpin peletakan batu pertama atau ground breaking proyek superblok bernama ‘Pakuwon Nusantara’ di lahan campuran (mixed use land) IKN bersama Otorita IKN dan PT Pakuwon Jati Tbk, melalui entitas anaknya, PT Pakuwon Nusantara Abadi (PNA), pada Rabu (1/11).
Area ini berada di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN dengan nilai investasi sebesar Rp5 triliun. Pakuwon Nusantara merupakan salah satu investor dari rangkaian ground breaking yang dilaksanakan pada 1-2 November 2023, dengan total investasi kali ini sebesar Rp12 triliun.
"Saya sampaikan kepada Kepala Otorita IKN, rem (investasi) untuk yang dari luar. Berikan kesempatan, kalau bisa juga di-join-kan dengan yang dari dalam sehingga zona-zona yang sudah kita rencanakan nanti semuanya akan terisi,” ucapnya dalam keterangan resmi.
Presiden kemudian menuturkan sedikitnya sudah ada 130 investor dari Singapura telah datang melihat langsung IKN beberapa bulan lalu. Selain itu ada juga investor dari Korea Selatan, Jepang, Malaysia, hingga Persatuan Emirat Arab. Namun, tidak disebutkan investor asing mana yang sudah merealisasikan modal di proyek kebanggaan Jokowi itu. (
(Z-9)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
TKN pastikan upacara 17 Agustus akan berjalan lancar di IKN
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Presiden mengaku tidak bisa tidur nyenyak saat pertama bermalam di Istana Garuda, IKN Nusantara.
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved