Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERUSAHAAN manufaktur bahan bangunan, PT Aplus Pacific bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan Habitat for Humanity Indonesia dalam pembangunan rumah layak huni untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan.
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2022 menyebutkan Indonesia masih memiliki 12,71 juta backlog rumah. PT Aplus Pacific dan Habitat for Humanity Indonesia membangun rumah layak huni di Kampung Cimandala, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
"Aplus terus berinovasi untuk menciptakan produk bahan bangunan lokal yang mampu bersaing dan berkontribusi di masa kini serta mendatang. Selain itu, kami juga terus berupaya dalam mendukung pembangunan bangsa melalui kegiatan sosial, seperti kegiatan pembangunan rumah hari ini,” ujar Stevefanus Tedjasukmana, Sales & Marketing Director PT Aplus Pacific.
Baca juga : Sentul City Kian Kukuhkan sebagai Kota Mandiri Terlengkap di Indonesia
Stevefanus Tedjasukmana menambahkan, kerja sama dengan Habitat for Humanity Indonesia juga dalam rangka merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-23 PT Aplus Pacific.
Stevefanus Tedjasukmana berharap di usia yang ke-23, Aplus Pacific akan makin berkomitmen dan konsisten dalam melakukan berbagai program yang mendorong kesejahteraan masyarakat luas.
Direktur Habitat for Humanity Indonesia Susanto mengatakan, selama 26 tahun berpengalaman sebagai lembaga kemanusiaan, kolaborasi merupakan salah satu kekuatan utama yang memungkinkan Habitat untuk menghadirkan rumah layak bagi keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia.
Baca juga : Hunian Parkville Sold Out, Bukti Sentul City sebagai Kawasan Hunian Favorit
"Kami mengapresiasi kepercayaan dan dukungan PT Aplus Pacific yang diberikan kepada kami khususnya dalam mewujudkan pembangunan rumah di Kampung Cimandala, Babakan Madang, Bogor," katanya.
Susanto menjelaskan, pengentasan rumah tidak layak huni merupakan bagian dari visi Habitat for Humanity yang terus dikerjakan dengan berbagai program.
"Habitat sangat terbuka terhadap kolaborasi dalam rangka mewujudkan visi itu. Bekerja sama dengan PT Aplus Pacific untuk program pembangunan rumah layak huni merupakan hal yang kami syukuri. Harapannya, kolaborasi ini terus dapat diperkuat khususnya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah," katanya. (Z-5)
KPK memastikan penipu dan pemeras pejabat Pemkab Bogor Yusup Sulaeman bukan pegawainya. Karyawan Lembaga Antirasuah juga dipastikan tidak terafiliasi dengan tersangka itu
KPK menangkap Yusup Sulaeman karena mengaku sebagai pegawai Lembaga Antirasuah dan memeras pejabat di Pemkab Bogor
Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan kasus pegawai gadungan yang memeras pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor. Kasus ini kini ditangani Polres Bogor.
KPK menangkap Yusup Sulaeman karena mengaku sebagai pegawai Lembaga Antirasuah. Yusuf kemudian memeras pejabat di Pemerintah Kabupaten Bogor.
Hasil survei oleh Poltracking Indonesia menunjukkan elektabilitas dan popularitas calon Bupati Bogor Ade Ruhandi atau akrab disapa Jaro Ade meraih hasil cukup siginifikan.
Sendi mendatangi Mak Saripah setelah menerima laporan dari tim relawan yang sedang melakukan door to door menyosialisasikan Mobil Hepi untuk keperluan warga dalam keadaan darurat.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
Terkenal dengan salah satu kawasan industri terbesar, daya beli masyarakat Cikarang rupanya mampu bersaing.
Industri properti seperti real estat dan konstruksi bangunan berkontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah pusat dan daerah.
Rumah bergaya klasik Eropa menjadi rumah elegan yang tidak akan tergerus zaman dan diminati peminat di kelasnya, terlebih keluarga muda mapan.
Menurut UUD RI Tahun 1945, pasal 28 H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus mendorong penyediaan perumahan dan permukiman yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved