Pedoman Umum Governansi Bisnis Keluarga Telah Ada, Sosialisasi Dimasifkan

SurveI PWC (Price Waterhouse Coopers) tahun 2023 tentang bisnis keluarga menunjukkan bahwa pemimpin bisnis keluarga memahami kebutuhan adanya saling percaya (trust) di antara anggota keluarga mereka, dan 74% percaya bahwa mereka telah membangun kepercayaan itu.

Namun mereka juga mengatakan bahwa konflik dalam keluarga telah menghambat upaya membangun kepercayaan tersebut secara luas di seluruh lini bisnis yang dimiliki.

Paling tidak satu dari lima responden mengatakan bahwa tantangan terbesar ketika membangun kepercayaan dengan semua pemangku kepentingan adalah ketidaksepakatan. Ketidaksepakatan ini dapat memicu terjadinya konflik antar anggota keluarga.

Dalam Survei Bisnis Keluarga PWC edisi 2021, terungkap bahwa hanya 15% responden yang mengatakan telah memiliki mekanisme resolusi konflik untuk menangani perselisihan keluarga. Survei tahun ini, naik sedikit menjadi  19%. Ternyata, hanya 65% pemimpin bisnis keluarga mengatakan telah memiliki secara formal sistem governansi yang berisi antara lain perjanjian pemegang saham, konstitusi dan protokol keluarga, dan bahkan sampai pada keberadaan surat wasiat.

Hasil survei di atas menunjukkan bahwa governansi bisnis keluarga menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis keluarga salah satunya karena bisa mengelola dan menyelesaikan konflik antar keluarga. Untuk itu keluarga sebagai pemegang saham dalam suatu entitas bisnis atau korporasi perlu dibekali dengan pengetahuan praktik-praktik terbaik governansi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, lingkungan bisnis, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha, serta risiko dan tantangan yang dihadapi.

Beberapa perusahaan milik keluarga berhasil juga melantai di bursa. Beberapa diantaranya berhasil meningkatkan kinerja dari hasil IPO. Namun, ada juga yang sebaliknya tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip govenansi sehingga merugikan pemangku kepentingan, utamanya pemegang saham dari masyarakat.

Memahami adanya kebutuhan tersebut di atas, Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada pertengahan tahun 2022 telah menerbitkan Pedoman Umum Governansi Bisnis Milik Keluarga Indonesia (PUG-BMKI). PUG-BMKI diharapkan menjadi pedoman keluarga pemilik bisnis dalam mengelola hubungan dan keputusan sebagai pemilik bisnis. Dengan begitu akuntabilitas peran keluarga pada entitas bisnis akan terbangun.

PUG-BMKI berisi prinsip-prinsip yang diikuti dengan rekomendasi dan panduan implementasinya. PUG-BMKI dijiwai oleh empat pilar governansi yaitu; perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan struktur governansi seperti itu diharapkan bisnis milik keluarga yang menjalankannya akan terdorong menciptakan  peningkatan nilai bagi pemangku kepentingan secara jangka panjang dan berkelanjutan.

Armand Wahyudi Hartono Ketua AEI dalam sambutannya mengatakan, Inilah yang butuh kita lakukan dengan benar agar ada standar, walaupun meski sudah ada standar belum tentu benar. Tapi yang sudah menetapkan memang punya standar tertentu yg lebih berkelanjutan.

Tujuan dari ini bukan hanya ceklisnya yang di ikuti tapi menjadi lebih banyak komunikasi dengan baik untuk lebih ISO dan SNI.

Secara bisnis ataupun founder pasti memerlukan governance seiring dengan adanya suksesi dan di ikuti sesuai dengan perkembangan waktu dalam penyesuaian bisnis.

Terakhir, pesan Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BCA ini adalah,  bisnis yang dijalani harus memiliki  dasar komunikasi yang baik, masuk akal dan profitabilitas.

Menurut sebuah kajian, Natalia Subagjo  Dewan  Pakar KNKG mengatakan Perusahaan keluarga di Indonesia memberikan 40 persen dari kapitalisasi pasar di Indonesia, namun 70 persen dari perusahaan keluarga di Indonesia tidak bisa bertahan hingga generasi ke 2 bahkan ke tiga. Maka dari itu perlu adanya pedoman kebijakan governance agar secara bisnis bisa berkelanjutan.

Andi Ilham Said kebijakan governance yang di susun oleh KNKG ini sebagai GPS untuk menentukan arah kebijakan jangka panjang tujuan dan strategi kebijakan bisnis sebuah perusahaan.

Hidayaturrahman perwakilan dari Jatinom Indah group mengatakan panduan ini sangat penting untuk bagi kelangsungan bisnis perusahaan keluarga, tapi perlu rambu-rambu agar tidak terjerumus dan tidak pula bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin komprehensif.

Tahun 1993 ditinggal orang tua dan harus melanjutkan bisnis keluarga sebagai generasi kedua dimana ayah saya sempat mengatakan ingin menutup bisnis keluarga ini. Maka dengan penuh pertimbangan yang matang dan terus berusaha memperbaiki kinerja perusahaan dan mengupgrade skil untuk memenuhi tantangan yang silih berganti perlu standar tinggi untuk melanjutkan bisnis ini bukan hanya hingga saat ini tapi juga hingga generasi selanjutnya.

Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto Komisaris Utama Samudera Indonesia (SMDR) juga mengatakan bahwa meneruskan bisnis keluarga memang punya tantangan tersendiri dimana kita punya background generasi pertama dan tidak boleh dibawah kondisi itu.

Senada dengan para narasumber lainnya, Shanti juga mengatakan bahwa pentingnya panduan governansi untuk semua lini bisnis agar keberlanjutan bisnis keluarga bisa dipertahankan ditengah perubahan ekosistem dan berbagai sentimen yang kadang bisa terjadi dengan begitu cepatnya. "Jika para pengampu kebijakan dalam perusahaan tidak bisa memitigasi setiap hal yang berkaitan dengan bisnisnya secara cepat maka bisa terdilusi," ujarnya.

Talkshow ini diselenggarakan sebagai rangkaian dari penyusunan dan sosialisasi Pedoman Umum Governansi Bisnis Milik Keluarga Indonesia (PUG-BMKI) 2022.  Setelah mengikuti talk show ini, peserta diharapkan dapat memahami Prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik perusahaan keluarga dalam menjaga keberlanjutan bisnis.

Governansi yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi dan mengelola potensi terjadinya konflik antar keluarga (RO/E-1).