Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan surplus hingga akhir September 2023. Anggaran negara tercatat surplus Rp67,7 triliun, setara 0,32% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Posisi APBN adalah dalam posisi suprlus Rp67,7 triliun, atau 0,32% dari PDB. Kalau dilihat dari keseimbangan primer, maka surplus dari keseimbangan primer adalah Rp389,7 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (25/10).
Capaian surplus anggaran tersebut berasal dari kinerja pendapatan negara yang masih lebih tinggi ketimbang realisasi belanja. Data Kemenkeu menunjukkan pendapatan negara hingga akhir September 2023 mencapai Rp2.035,6 triliun.
Baca juga : Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Diyakini Tumbuh 5,1% di 2023
Nilai realisasi pendapatan itu setara 82,6% dari target pendapatan negara yang ada di dalam UU APBN 2023. Adapun realisasi itu tercatat tumbuh 3,1% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara di periode yang sama pada 2022.
“Ini adalah 82,6% dari target di dalam UU APBN 2023. Angka tersebut itu artinya 3,1% di atas tahun lalu,” kata Sri Mulyani.
Baca juga : Legislator Minta Pemerintah Harus Gerak Cepat Atasi Inflasi Harga Beras
Sementara realisasi belanja negara hingga bulan kesembilan di tahun ini telah mencapai Rp1.967,9 triliun. Nilai tersebut setara 64,3% dari alokasi belanja negara yang ada di dalam APBN 2023. Adapun realisasi itu lebih tinggi 2,8% dari capaian belanja di periode yang sama di 2022.
Sri Mulyani mengatakan, kinerja APBN tersebut menunjukkan capaian yang positif dan sesuai dengan yang direncanakan oleh pengelola keuangan negara. “Bahkan ada beberapa yang kita lihat trennya cukup baik. Namun kita tidak boleh terlena, kewaspadaan terus ditingkatkan,” pungkas dia. (Z-4)
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengumumkan bahwa negara ini kini tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga mulai mengekspor surplus unggas dan telur
INDONESIA kembali mencatatkan surplus perdagangan pada Juni 2024. Namun nilai surplus di bulan keenam tahun ini menjadi yang paling rendah dalam empat bulan terakhir, yakni US$2,39 milar.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali membanggakan neraca perdagangan nasional yang terus menunjukkan tren positif. Surplus selama 48 bulan menurutnya patut diapresiasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2024 masih mencatatkan surplus senilai Rp75,7 triliun, setara 0,33% dari PDB
Surplus akan sehat jika faktor pendorongnya dari peningkatan ekspor. Sekarang, ekspor kita justru turun dan bisa surplus karena impor turun lebih tajam.
Surplus neraca dagang tak selalu berdampak langsung pada kondisi perekonomian. Apalagi jika surplus tersebut terjadi karena penurunan kinerja baik dari sisi ekspor maupun impor.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara lebih baik dan tepat. Kebiasaan untuk menumpuk belanja di akhir tahun mesti bisa ditinggalkan agar uang negara
INISIATIF pemerintah melalui beragam guliran bantuan sosial dinilai cukup masif. Karenanya, pelebaran defisit anggaran negara bukan menjadi sesuatu yang mengagetkan
Menko Airlangga sebut Menteri Keuangan sudah menyampaikan adanya kebijakan itu pada saat penyampaian DIPA.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti banyaknya belanja negara yang mubazir karena hanya untuk mempersolek gedung-gedung atau kantor-kantor pemerintahan.
Pemerintah menetapkan anggaran belanja produktif untuk periode 2024 lebih rendah ketimbang realisasi di 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved