Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara lebih baik dan tepat. Kebiasaan untuk menumpuk belanja di akhir tahun mesti bisa ditinggalkan agar uang negara dapat memberikan kontribusi optimal dan merata pada perekonomian.
Analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai kebiasaan itu sedianya tak hal yang buruk dari sisi pengelolaan anggaran. Penumpukan di akhir tahun membuka peluang penurunan kualitas belanja dan menurunkan efektivitas pengawasan.
"Dari sisi perekonomian, awal tahun kontribusi government spending cenderung menurun dan menekan angka pertumbuhan ekonomi. Karena belanja pemerintah kurang agresif, maka multiplier effect-nya kepada sektor-sektor terkait juga akan terasa dan akan mengurangi kontribusinya kepada pertumbuhan," ujarnya saat dihubungi, Jumat (26/4).
Baca juga : Urusan Administrasi Dinilai Jadi Sebab Lambatnya Serapan Anggaran
Hal itu berkaitan dengan kinerja anggaran yang mencatatkan surplus di awal-awal tahun. Surplus anggaran, kata Ronny, kerap terjadi di beberapa bulan dalam semester pertama tahun anggaran. Itu menandakan pemerintah belum bisa mengoptimalisasi belanja negara.
Padahal di triwulan pertama tahun ini ada penambahan belanja pegawai karena kenaikan upah dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Belum lagi gelontoran bantuan sosial gencar diberikan sedari awal tahun berjalan.
Mestinya hal itu dapat mendorong realisasi belanja negara ke titik yang lebih tinggi dan memberi dampak pada perekonomian. Pemerintah, kata Ronny, mestinya juga bisa mendorong percepatan penyelesaian kontrak proyek-proyek strategis di awal tahun agar realisasi belanja negara dapat optimal.
Baca juga : Surplus Anggaran terus Menyusut, Kini Tersisa Rp8,1 triliun
"Beban belanja pembangunan belum banyak yang direalisasikan. Anggaran di awal tahun dari bulan ke bulan masih bersifat belanja rutin dan sebagian belanja sosial," kata dia.
"Sementara belanja pembangunan dalam bentuk proyek-proyek berbiaya besar dan jumbo biasanya baru mulai berjalan secara masif menjelang pertengahan tahun, baik di bulan Mei nanti maupun di bulan Juli," sambungnya.
Kebiasaan itu mesti bisa diubah oleh pemerintah. Tujuannya agar belanja negara dapat memberikan dampak kepada perekonomian secara merata di tiap bulan maupun triwulan, alih-alih hanya banyak dirasakan di penghujung tahun.
Lebih lanjut, Ronny menilai dengan cara pengelolaan anggaran yang sama, defisit anggaran tahun ini diperkirakan tidak akan terlalu besar, alias masih berada di bawah batas maksimum, yakni 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Mir/Z-7)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program gagasan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat ramai diperbincangkan
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.
SAAT ini ramai diperbincangkan mengenai program makan siang gratis atau makan bergizi gratis dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved