Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5% diprediksi akan sulit tercapai. Pasalnya, di saat bersamaan, pemerintah menetapkan anggaran belanja produktif untuk periode 2024 lebih rendah ketimbang realisasi di 2023.
Hal itu tercermin dari belanja barang ditetapkan hanya sebesar Rp410,9 triliun atau turun 1,72% dibandingkan serapan di 2023. Kemudian, belanja modal hanya dianggarkan Rp244,4 triliun atau turun 20,47% dari realisasi 2023 yang mencapai Rp 307,3 triliun.
Terakhir, belanja infrastruktur hanya mendapat porsi Rp 422,7 triliun. Padahal, di tahun sebelumnya realisasi mencapai Rp455,8 triliun, yang artinya turun 7,26%.
Baca juga: Tantangan Ekonomi Indonesia di 2024 Dinilai Lebih Tinggi
"Dengan turunnya anggaran ini, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di tahun ini tentu akan terasa berat," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Indonesia Maximilianus Nico Demus, melalui keterangan tertulis, Senin (15/1).
kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Nico menjelaskan, selama ini, belanja pemerintah berkontribusi cukup besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai contoh, pada kuartal kedua 2023, kontribusi belanja pemerintah adalah sebesar 14%.
Baca juga: DBS Perkirakan Pertumbuhan PDB Indonesia 2023 Sebesar 5%
Lalu pada kuartal ketiga 2023, kontribusi belanja pemerintah turun menjadi 5,6% yang secara otomatis menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun, dari 5,17% di kuartal kedua menjadi 4,94% di kuartal ketiga.
Oleh karena itu, berdasarkan analisis Pilarmas Investindo Sekuritas Indonesia, pemerintah perlu melakukan tugas ekstra yang mana ekspor dan investasi perlu ditingkatkan dan tidak cukup apabila hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga ataupun belanja pemerintah.
"Harapan kami dengan adanya IKN dan hilirisasi industri, dapat menopang pertumbuhan perekonomian di tahun ini maupun secara jangka panjang untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Nico. (Z-11)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara lebih baik dan tepat. Kebiasaan untuk menumpuk belanja di akhir tahun mesti bisa ditinggalkan agar uang negara
INISIATIF pemerintah melalui beragam guliran bantuan sosial dinilai cukup masif. Karenanya, pelebaran defisit anggaran negara bukan menjadi sesuatu yang mengagetkan
Menko Airlangga sebut Menteri Keuangan sudah menyampaikan adanya kebijakan itu pada saat penyampaian DIPA.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti banyaknya belanja negara yang mubazir karena hanya untuk mempersolek gedung-gedung atau kantor-kantor pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved