Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2024 masih mencatatkan surplus senilai Rp75,7 triliun, setara 0,33% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Surplus anggaran itu diperoleh dari pendapatan negara yang tercatat Rp924,9 triliun dan belanja negara yang terealisasi sebesar Rp849,2 triliun. “Dengan pendapatan negara dan belanja negara itu, APBN kita surplus Rp75,7 triliun, 0,33% dari estimasi PDB tahun ini,” ujarnya dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Senin (27/5).
Sri Mulyani menambahkan, realisasi pendapatan negara pada April 2024 itu setara 33% dari target senilai Rp2.802,3 triliun. Pencapaian di empat bulan pertama 2024 itu tercatat mengalami penurunan 7,6% dibanding periode yang sama di 2023 (year on year/yoy).
Baca juga : Surplus Anggaran terus Menyusut, Kini Tersisa Rp8,1 triliun
Salah satu sebab utama penurunan pendapatan negara itu ialah berakhirnya fenomena commodity boom (ledakan komoditas). Sri Mulyani mengatakan, normalisasi dari fenomena tingginya harga komoditas itu cukup signifikan memengaruhi pendaptan negara.
Sementara itu realisasi belanja negara hingga April 2024 setara 25,5% dari pagu sebesar Rp3.325,1 triliun. Realisasi belanja tersebut mengalami peningkatan 10,9% dibanding pencapaian pada periode yang sama di 2023.
Dengan berbagai kinerja tersebut, keseimbangan primer hingga April 2024 tercatat masih mengalami surplus Rp237,1 triliun. “Keseimbangan primer masih dalam posisi surplus. Dari sisi keseimbangan primer, surplus masih besar Rp237,1 triliun,” pungkas Sri Mulyani. (Z-11)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengumumkan bahwa negara ini kini tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga mulai mengekspor surplus unggas dan telur
INDONESIA kembali mencatatkan surplus perdagangan pada Juni 2024. Namun nilai surplus di bulan keenam tahun ini menjadi yang paling rendah dalam empat bulan terakhir, yakni US$2,39 milar.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali membanggakan neraca perdagangan nasional yang terus menunjukkan tren positif. Surplus selama 48 bulan menurutnya patut diapresiasi.
Surplus akan sehat jika faktor pendorongnya dari peningkatan ekspor. Sekarang, ekspor kita justru turun dan bisa surplus karena impor turun lebih tajam.
Surplus neraca dagang tak selalu berdampak langsung pada kondisi perekonomian. Apalagi jika surplus tersebut terjadi karena penurunan kinerja baik dari sisi ekspor maupun impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved