Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan untuk Jaga Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi

PEMERINTAH mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk merespons ketidakpastian dunia, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan dampak El Nino. Fokus utama dari paket kebijakan tersebut ialah menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Rabu (25/10). "APBN perlu untuk memberikan penebalan dalam bentuk bantuan sosial," tuturnya.

"Kita juga ingin memperkuat ekonomi, utamanya di level grass root seperti UMKM, dan juga kita ingin makin meningkatkan sektor properti yang memiliki linkage multiplier yang sangat besar di dalam rangka menjaga ketahanan," tambah dia.

Baca juga : Sri Mulyani Nilai Ekonomi Indonesia 2023 Tumbuh Berkualitas

Dukungan anggaran negara itu dibutuhkan lantaran ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia serta dampak El Nino berpotensi mengganggu laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pasalnya kondisi tersebut telah menyebabkan sejumlah tantangan bagi perekonomian.

Tantangan itu di antaranya volatilitas harga komoditas, tekanan dari inflasi, tekanan dari suku bunga acuan, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Setidaknya paket kebijakan ekonomi yang bakal diluncurkan pemerintah terdiri dari tiga bagian.

Pertama ialah untuk menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi. Ini terdiri dari dua program, yaitu, tambahan bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.

Baca juga : Daya Beli Masyarakat Menurun, Pertumbuhan Ekonomi Nasional Anjlok 4,94%

Pemerintah bakal mempertebal program bantuan beras. Program tersebut bakal diperpanjang satu bulan hingga Desember 2023. Sebanyak 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bakal menerima bantuan beras tambahan 10 kg pada Desember.

Penebalan program tersebut bakal menelan anggaran sebesar Rp2,67 triliun. Dus, pada 2023, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp18,57 triliun untuk menjalankan program bantuan beras.

Sedangkan program BLT El Nino bakal diberikan kepada 18,8 juta KPM peserta program bantuan sembako. Setiap KPM bakal menerima dana bantuan Rp200 ribu per bulan. Program ini bakal bergulir dua bulan mulai November 2023.

Baca juga : Menkeu: Persepsi Dunia pada Ekonomi Indonesia Cukup Baik

Kementerian Sosial bakal menjadi eksekutor dari program BLT El Nino tersebut. Pasalnya, data KPM berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola kementerian. Total dana yang dikeluarkan untuk program ini mencapai Rp7,52 triliun.

Kedua, penguatan UMKM untuk menopang pertumbuhan ekonomi di tengah gempuran suku bunga acuan yang tinggi. Pemerintah, kata Sri Mulyani, bakal mendorong percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Percepatan KUR tersebut bakal ditempuh melalui weekend banking. Itu dinilai perlu guna mengoptimalkan peran UMKM dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Ini didorong lantaran penyaluran KUR sejauh ini baru Rp177,5 triliun, masih jauh dari target salur 2023 yang sebesar Rp297 triliun.

Baca juga : Pemerintah akan Perkuat Ekonomi Domestik

"Realisasi KUR sampai dengan September 2023 mencapai Rp177,5 triliun, perlu percepatan agar penyalurannya lebih optimal untuk mencapai target Rp297 triliun," kata Sri Mulyani.

Ketiga, penguatan sektor strategis untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat atas pembelian rumah baru komersil, rumah baru bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), dan rumah baru untuk masyarakat miskin.

Dukungan yang diberikan atas pembelian rumah komersil di bawah Rp2 miliar berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah 100%. Itu berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024. Lalu pada Juli-Desember 2024 PPN yang ditanggung pemerintah berkurang menjadi 50%.

Baca juga : Inflasi Melandai, Ekonomi Bisa Tumbuh di Paruh Kedua Tahun 2023

Total dana yang dibutuhkan untuk menjalankan dukungan tersebut ialah Rp2 triliun. Rinciannya, Rp0,3 triliun di 2023 dan Rp1,7 triliun di 2024. Pembebasan dan diskon PPN itu berlaku bagi semua masyarakat.

Pemerintah juga menambah dukungan bagi MBR yang ingin membeli rumah baru. Itu diberikan dalam bentuk dukungan bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta. Ini berlaku mulai November 2023 hingga Desember 2024.

Total dana yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan bagi MBR itu mencapai Rp1,2 triliun. Itu terdiri dari alokasi dana di 2023 Rp0,3 triliun dan Rp0,9 triliun di 2024.

Baca juga : Jaga Momentum Perekonomian Tetap Kondusif Pasca G20

Sementara dukungan bagi rumah masyarakat miskin dilakukan dengan menambah target bantuan rumah sejahtera terpadu (RTS) sebanyak 1,8 ribu rumah. Ini bakal dilakukan pada periode November-Desember 2023 dengan nilai bantuan Rp20 juta per rumah. Dus, total dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut mencapai Rp36,2 miliar.

Dengan begitu, dana yang dibutuhkan untuk menjalankan paket kebijakan ekonomi tersebut mencapai Rp3,2 triliun. Rinciannya, yakni kebutuhan di 2023 sebesar Rp0,6 triliun dan Rp2,6 triliun di 2024.

Adapun dampak dari paket kebijakan ekonomi itu dinilai dapat mendorong penambahan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dari hitungan Kemenkeu, paket kebijakan ekonomi tersebut bakal menambah pertumbuhan PDB di triwulan IV 2023 sebesar 0,2%.

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 Melambat, hanya 5,05%

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan IV 2023 diperkirakan bakal mencapai 5,06% dengan adanya paket kebijakan ekonomi. Tanpa ada intervensi paket kebijakan itu, ekonomi Indonesia diprediksi hanya akan tumbuh 4,86% karena adanya ketidakpastian global.

Sedangkan secara keseluruhan di 2023, paket kebijakan itu bakal memberikan tambahan pertumbuhan PDB hingga 0,6% dan membuat ekonomi nasional tumbuh 5,1% tahun ini. Sementara pada 2024, paket kebijakan bakal menambah pertumbuhan hingga 0,13% dan membuat ekonomi nasional tumbuh menjadi 5,2%. (Z-5)

Baca juga : Berdaya Tahan, Ekonomi Indonesia belum Bisa Disebut yang Terbaik