Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT SARANA Multi Infrastruktur (Persero) berkomitmen mendukung inisiatif dekarbonisasi yang dijalankan pemerintah. Itu sejalan dengan penunjukkan perusahaan sebagai Country Platform Manager dari Energy Transition Mechanism (ETM) yang dirilis pada Presidensi G-20 Indonesia pada 2022.
PT SMI bakal berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya melakukan dekarbonisasi. Perusahaan bakal terlibat langsung dalam dekorasi awal pelaksanaan transisi energi dan berkontribusi pada pencapaian National Determined Contribution (NDC) maupun Net Zero Emission (NZE) yang telah ditetapkan pengambil kebijakan.
Hal itu disampaikan Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dalam Executive Forum Media Indonesia bertajuk Pembiayaan Renewable Energy, Jakarta, Kamis (19/10). Dia menyampaikan, sebagai Country Platform Manager ETM Indonesia, pihaknya memiliki fungsi untuk membiayai upaya pengurangan karbon guna mengakselerasi pemensiunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia.
Baca juga : PLN Berkomitmen Akselerasi Implementasi Energi Baru Terbarukan
“Sekarang masih dalam proses pengopreasian. Dengan dukungan Kemenkeu, kerangka regulasi PMK sedang finalisasi, juga secara koordinasi kami lakukan dengan PLN, tentu ini sangat penting sebagai produsen tunggal sektor kelistrikan, tentu PLN miliki rencana yang akan kami dukung pembiayaan atas proyek yang tertera dalam rencana jangka panjang tersebut,” ujarnya.
Sejauh ini tahapan pemensiunan PLTU batu bara yang dipercayakan kepada PT SMI terdiri dari tiga tahapan. Pada tahap pertama, direncanakan akan dilakukan penghapusan bertahap batu bara tanpa pengembangan pengembangan pembangkit listrik energi baru terbarukan. Itu ditujukan untuk menghindari kelebihan pasokan listrik.
Tahap kedua direncanakan sebagai tahapan transisi menuju kondisi baseload energi yang diharapkan dapat selaras dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Lalu pada tahap ketiga, digambarkan sebagai tahapan kondisi baseload energi yang diharapkan dan penegembangan pembangkit listrik energi baru terbarukan mulai dilakukan.
Baca juga : DPR Dorong PLN Cari Inovasi untuk Hasilkan Teknologi EBT
Guna menjalankan hal tersebut, PT SMI bakal menggunakan skema pembiayaan campuran (blended finance) pada ETM Indonesia. Skema tersebut bakal digunakan dalam pendanaan maupun dukungan pembiayaan yang diberikan perusahaan sebagai Country Platform Manager.
Dana itu dapat berasal dari pemerintah, dana komersial atau dana kekayaan negara, dan lembaga filantropi, lembaga multilateral atau bilateral yang berfokus pada pendanaan di bidang iklim. Dari dana tersebut, PT SMI akan menyediakan berbagai fasilitas dukungan seperti pinjaman komersial berbiaya rendah, ekuitas, de-risking, hingga bantuan teknis. sementara ini proyek-proyek yang akan didukung merupakan PLTU yang dimiliki oleh PT PLN dan Independent Power Producer (IPP).
Edwin mengatakan, ada tiga kelompok fasilitas blended finance yang disediakan PT SMI. Pertama adalah development finance (risiko tahap awal) yang terdiri dari pendanaan hibah dan bantuan teknis. “Development finance itu adalah pembiayaan jangka panjang yang memang mendukung aspek pembangunan dari suatu proyek, dan saya rasa ini menjadi mainstream dari pembiayaan yang kami lakukan baik kepada pemda atau proyek,” jelasnya.
Baca juga : Lanjutkan Program Dedieselisasi, PLN Teken LoI Bersama 3 Perusahaan Nasional dan Multinasional
Kedua ialah de-risking (pembiayaan dan risiko kredit) terdiri dari pinjaman concessional, reimbursable grant, dan hibah investasi. Fasilitas tersebut, kata Edwin, dapat digunakan untuk mendukung aktivitas eksplorasi proyek yang bersifat berbagi beban.
Itu diharapkan dapat mengkatalis aktivitas eksplorasi sampai titik tertentu, sehingga mendorong proyek ke tahap selanjutnya untuk mendapatkan fasilitas development finance. “De-risking dapat kami lakukan secara publik dalam hal kami bekerja sama dengan Geo Dipa yang melakukan drilling sendiri untuk memperoleh data dari aktivitas eksplorasi, sehingga ketika data siap, itu dapat menjadi proyek yang dilakukan tender utk mendorong partisipasi investasi badan usaha utk terlibat di dalamnya,” tutur Edwin.
Fasilitas terakhir ialah pembiayaan yang merupakan co-financing. Itu merupakan pinjaman yang berasal dari co-finance dengan bank komersial dalam rangka katalis pembiayaan komersial.
Baca juga : Dampingi Presiden ke IKN, Dirut PLN Siap Penuhi Kebutuhan Listrik dari Energi Bersih
“Kami terus bermitra, dari sisi funding kami baru saja closing syndicated loan senilai US$700 juta yang sejatinya merupakan sustainable link borrowing. Jadi manakala kami dapat mencapai target sustainable, kami memperoleh margin compression, sweetener sehingga dana dapat lebih murah,” kata Edwin.
Adapun PT SMI memiliki tiga jenis produk blended finance yang disediakan untuk memensiunkan PLTU batu bara. Pertama, result based loan dengan struktur penggalangan dana dari pemberi pinjaman komersial/pasar modal, Multilateral Development Bank (MDB), dan anggaran Pemerintah melalui Operator Investasi Pemerintah (OIP) digabungkan sebagai fasilitas pinjaman kepada PLN. Pinjaman tersebut akan diterima oleh PLN dalam bentuk blended finance dengan satu set Disbursement Linked Indicators (DLI).
Kemudian PT SMI akan menyusun satu set DLI dengan masukan dari Pemerintah dan Mitra Internasional, daftar pengecualian untuk penggunaan dana pinjaman yang akan dituangkan dalam perjanjian pinjaman ke PLN. PT SMI akan memonitor DLI yang telah disepakati selama periode pinjaman.
Baca juga : Pengamat: Energi Fosil Harus Ditinggalkan
Jenis produk kedua ialah Divestment (Asset Spin Off) dengan struktur PLN akan membentuk SPV dimana PLN akan meng-carve-out aset PLTU terpilih ke SPV tersebut sebagai suntikan modal (inbreng aset). PLN akan menyusun Power Purchase Agreement (PPA) baru dengan SPV. PLN mendivestasikan kepemilikan di SPV kepada PT SMI dan investor potensial yang strategis.
Penggalangan dana dari pemberi pinjaman komersial/pasar modal, MDB, dan anggaran pemerintah melalui OIP akan digabungkan sebagai fasilitas pinjaman kepada SPV. Pinjaman akan diterima oleh SPV dalam bentuk blended finance dengan KPI yang ditetapkan.
Jenis produk ketiga, yakni, IPP Equity Investment dengan struktur INA sebagai investor utama mulai mengakuisisi sebagian besar saham CFPP di SPV dari investor IPP yang ada dan PT SMI akan bertindak sebagai co-investor.
Baca juga : Brantas Energi Tegaskan Butuh Inovasi Pendanaan untuk Proyek EBT
Penggalangan dana dari pemberi pinjaman komersial/pasar modal, MDB, dan pemerintah Indonesia akan digabungkan sebagai fasilitas pinjaman kepada SPV. Pinjaman tersebut akan diterima SPV dalam bentuk blended finance dari PT SMI sebagai country platform dengan seperangkat KPI. (Mir/Z-7)
INDUSTRI menjadi salah satu sektor yang berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon di Indonesia. Berdasarkan data di Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2024,
Program dekarbonisasi untuk mendukung keberlanjutan perusahaan ke depan.
Sepanjang dua tahun terakhir, PT Transjakarta sudah banyak mengoperasikan bus listrik.
Acara bertajuk 'Dekarbonisasi Industri Listrik dan Baja di Indonesia' itu membahas strategi untuk menarik investasi dan mendukung transisi yang adil dan terjangkau.
Kolaborasi strategis dengan mitra nasional dan internasional terus dilakukan semua pihak baik pemerintah maupun swasta untuk mencapai dekarbonisasi pada 2060.
Siemens berkomitmen mendukung Indonesia melalui teknologi menuju transisi energi ramah lingkungan dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7).
Pemprov DKI Jakarta didorong segera mewujudkan percepatan fasilitas pengelolaan sampah.
Minimnya ketersediaan infrastruktur, teknologi dan kebutuhan dana investasi yang relatif lebih besar ketimbang energi fosil, kerap menjadi batu sandungan dalam mengakselerasi EBT
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) berpartisipasi dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan (EBT) di Indonesia.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan mengekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved