Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETERBUKAAN informasi menjadi salah satu faktor terciptanya iklim usaha yang adil, setara dan merata.
Dengan terbukanya sebuah informasi maka seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh sebuah pekerjaan terutama proyek yang berada di lingkungan Kementerian dan Lembaga Negara.
Hal itu menjadi salah satu tujuan dari penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) dengan Komisi Informasi Pusat dalam Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi se-Indonesia di Tangerang Selatan, Banten.
Baca juga : Baznas Raih Predikat Badan Publik Informatif Anugerah KIP 2023
Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro mengatakan penandatanganan kerja sama itu sangat penting dalam upaya mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tanah air.
“Tidak mungkin Komisi Informasi mengampu pelaksanaan keterbukaan informasi sendirian, tapi harus melibatkan berbagai pihak,” katanya.
Ia menambahkan, kerja sama itu menurutnya akan diimplementasikan di seluruh Indonesia berdasarkan luasnya jaringan dan perwakilan yang dimilikiKEIND yang bahkan memiliki perwakilan di luar negeri.
Baca juga : Kementan Dianugerahi KIP sebagai Kementerian Terinformatif Tahun 2023
“KI di seluruh Indonesia dapat menggunakan payung hukum kerjasama di KI Pusat untuk dilaksanakan di daerah,” imbuhnya,
Ketua Umum KEIND Afda Rizal Armashita mengatakan, penandatanganan MoU dengan Komisi Informasi Pusat menjadi momentum yang baik bagi iklim dunia usaha terutama di bidang pengadaan barang dan jasa di Kementerian dan Lembaga Negara.
“Penandatanganan MoU ini merupakan sebuah terobosan yang baik untuk membuka seluas-luasnya informasi yang ada di dalam lembaga negara terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa, sehingga seluruh pelaku usaha yang terlibat di dalamnya memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh keterbukaan informasi,” katanya.
Baca juga : DPR Raih Penghargaan Tiga Kali Berturut-turut dari KIP, Sebagai Badan Publik Kategori Informatif
Dalam perjanjian kerja sama Komisi Informasi Pusat dengan KEIND meliputi sosialisasi dan edukasi peraturan terkait keterbukaan informasi publik kepada seluruh anggota KEIND se-Indonesia, pembuatan panduan keterbukaan informasi publik untuk sektor swasta serta implementasi Panduan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik bagi perusahaan swasta. (Z-5)
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merilis data terbaru Indeks Bisnis UMKM untuk Triwulan II 2024 pada Kamis (1/8).
Tingginya minat pelaku usaha terhadap properti komersial atau ruko di wilayah strategis menjadi daya tarik utama
PRESIDEN Joko Widodo mengumpulkan para menteri untuk membahas satgas sawit terkait dengan kebun sawit ilegal. Presiden memberi waktu satu bulan agar masalah ini tuntas.
UMKM sangat memiliki peran penting dalam perekonomian negara Indonesia.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tingkatkan kapastias usaha pelaku usaha mikro melalui program pengembangan kapasitas e-Learning yang menjadi bagian dari Program Mikro Mandiri.
MIND ID menegaskan komitmennya untuk memperkuat dampak ekonomi positif dengan melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok.
Dalam menyelesaikan tugas seorang public relation tidak sekadar menjadi delivery man yang sekadar fokus menyelesaikan tugas.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan mendapatkan dukungan masyarakat.
Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional ke-15 Komisi Informasi pada tanggal 10-13 Juni 2024.
Sosialisasi yang diberikan secara garis besar membahas tentang peningkatan pemahaman dan kapabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memperkuat kepercayaan publik
PUTUSAN KIP yang mengabulkan tiga gugatan sengketa informasi Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved