Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food yang merupakan holding BUMN Pangan tengah meresrtrukturisasi utang sebesar Rp3,5 triliun.
Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan menuturkan restrukturisasi keuangan dibutuhkan holding pangan, karena anggotanya memiliki masalah keuangan yang cukup besar.
ID Food terdiri dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia (Perindo), PT Berdikari, PT Garam dan RNI yang menjadi induk holding BUMN pangan.
Baca juga : Resmikan Plant Pertama, Kementerian ESDM: PLN Miliki Cara Paling Cepat Hasilkan Green Hydrogen
Pascapembentukan holding sejak Januari 2022, besaran utang anggota ID Food mencapai Rp8,5 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp3,5 triliun kini tengah direstrukturisasi.
"Dari utang sekitar Rp8,5 triliun, yang kita lakukan resrtrukturisasi kurang lebih Rp3,5 triliun terutama di anak-anak perusahaan seperti di PT Sang Hyang Seri, Perindo, dengan teman-teman Himbara," ujar Frans dalam agenda Ngopi BUMN, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (10/10).
Baca juga : Melalui Pertamina Eco Runfest, Pertamina Ajak Publik Gaya Hidup Ramah Lingkungan
ID Food, sebutnya, menargetkan rescheduling atau penjadwalan kembali pembayaran utang dengan tenor jangka panjang dapat diteken di tahun ini.
"Tandatangan untuk rescheduling payment untuk jangka panjang itu ditargetkan di tahun ini dan semua (pembayaran) ke Himbara," jelasnya.
Frans mengatakan ID Food telah mendapatkan penyertaan modal negara (PM) nontunai sebesar Rp2,6 triliun yang terdiri dari rekening dana investasi (RDI) dan subsidiary loan agreement (SLA) untuk memperbaiki struktur keuangan perusahaan yang tergabung dalam holding BUMN pangan itu.
Pada September lalu, Komisi XI DPR RI diketahui telah menyetujui PMN nontunai tahun anggaran 2023 berupa konversi piutang sebesar Rp2,56 triliun kepada ID Food.
"Kami mendapat PMN nontunai yang sudah disetujui Komisi XI. Ini sangat membantu kita memperbaiki fundamental keuangan kita, sehingga mempengaruhi kapasitas kita untuk melakukan pendanaan dengan pihak lain," pungkas Frans. (Z-5)
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (24/7) ditutup melemah terbatas di tengah pasar mencermati utang pemerintah Indonesia.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG ditutup melemah 51,10 poin.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PERLU ada pengawasan ketat dari OJK seiring naiknya batas maksimum pendanaan produktif di platform peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp10 miliar.
Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan klaim atau tagihan sebesar Rp5 triliun dalam proses pembayaran.
Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez mendorong Polri memiskinkan bandar judi online. Pelaku dinilai dapat dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Implementasi perpanjangan restrukturisasi kredit masih menunggu peraturan yang dikeluarkan OJK.
Restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan proses penyesuaian ulang syarat-syarat pembayaran kredit yang telah disepakati antara nasabah dan bank pemberi kredit.
Juru bicara Microsoft Craig Cincotta menjelaskan perusahaannya tengah melakukan restrukturisasi organisasi Microsoft Mixed Reality.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengoptimalkan langkah akselerasi kinerja setelah merampungkan langkah restrukturisasi di akhir 2022 dan membukukan landasan kinerja usaha solid di 2023.
Pemerintah mesti memperhatikan 977 ribu debitur yang masih memanfaatkan restrukturisasi kredit dengan total nilai pinjaman Rp251,2 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk memastikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak terbebani seiring berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit perbankan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved