Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGUSAHA nasional sekaligus pakar geopolitik Indonesia Mardigu Wowiek Prasantyo baru-baru ini mendaftarkan diri dalam konvensi calon presiden RI 2024 yang digelar oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat Desa (MPRD RI).
Pemilik puluhan unit usaha dari tingkat usaha kecil dan menengah (UKM) hingga korporasi tersebut merasakan potensi ekonomi desa yang belum optimal sehingga tidak dirasakan oleh mereka yang tinggal dan bermukim di sana.
Menurut Mardigu, desa adalah basis ketahanan nasional yang perlu menjadi prioritas pembangunan nasional.
“Desa-desa kerap dikesampingkan dalam agenda nasional. Dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan perhatian pemerintah pusat, desa tidak menjadi prioritas pembangunan," tutur Mardigu di Jakarta, Rabu (4/10).
Dana Desa Dorong Pembangunan Desa
"Namun, adanya dana desa yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 memberikan pemerintah desa akses yang lebih besar terhadap sumber daya lokal mereka, memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya,” jelasnya.
Karena itu, tambah pria yang akrab dipanggil Bossman Sontoloyo tersebut, presiden mendatang perlu lebih serius lagi untuk menjadikan desa sebagai pilar ekonomi nasional dan bukan sekedar gimmick pembangunan.
“Dananya memang dianggarkan APBN, tapi proses distribusi dan pengawasan anggaran tersebut tidak maksimal diperhatikan. Akibatnya, meski sudah dana desa sudah disalurkan sejak hampir 10 tahun yang lalu, tapi pemerataannya belum terlihat sampai sekarang.”
Karena itulah Mardigu mendaftarkan diri untuk menjadi calon presiden melalui MPRD RI agar idealismenya dalam membangun desa bisa tersalurkan dalam kebijakan-kebijakan formal.
“Banyak yang bisa kita lakukan di desa tapi terbentur regulasi. Ini yang mau kita terobos nantinya.”
Majelis Pemusyawaratan Rakyat Desa merupakan asosiasi yang menggabungkan semua elemen kekuatan desa yang berjumlah lebih dari 86 ribu desa yang terwakili dalam organisasi seperti APDESI, ABPEDNAS, ABPEDSI, FK-BPD dan PEEMDES.
Awal mulanya gerakan ini berakar dari Gerbangsari, Gerakan Membangun Desa mMandiri yang aktif melakukan edukasi, pembinaan desa sejak tahun 2007 hingga kiprahnya mencapai tingkat nasional pada tahun 2014. Asosiasi ini berhasil menggagas 1.4 Milyard perdesa pertahun.
Sekarang dan kedepannya, gerakan desa mandiri lebih agresif lagi dengan mengkampanyekan hastag “#desa kaya negara berjaya” di bawah MPRD RI dengan mengusulkan dana desa sekitar 35 milyar per desa.
Dampak jangka panjangnya, desa tersebut tidak memerlukan lagi anggaran dari pemerintah pusat karena telah mandiri bisa menghidupi diri sendiri dikelola dalam bentuk Bank Desa Mandiri (BUMDES atau KSP).
Adapun sebagai penyataan komunike bersama para pendir dan dewan kolegium MPRD RI telah mengumumkan akan mengadakan konvensi untuk capres 2024. Untuk itu MPRD RI membuka pendaftaran kepada setiap putra bangsa yang akan berkontribusi dalam membangun bangsa untuk ikut dalam konvensi ini.
Para wakil desa yang berjumlah 86.000 menjadi juri yang memutuskan siapa yang mereka pilih untuk mewakili suara rakyat desa. Sterring committe dalam konvensi tersebut adalah tokoh tokoh nasional. (RO/S-4)
MANTAN Sekretaris Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, berinisial YS, diduga telah menggunakan anggaran dana desa untuk judi online senilai Rp725 juta.
SEORANG kepala desa di Brebes, Jawa Tengah, harus mendekam di penjara akibat tersandung kasus korupsi dana desa yang digunakannya untuk judi online.
Dana desa dapat dialokasikan untuk meningkatkan optimalisasi pencegahan kekerasan dan pelayanan penanganan yang komprehensif bagi perempuan dan anak.
UangĀ senilai Rp324 juta milik Pemerintah Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat raib digondol maling dengan modus pecah kaca mobil.
DPO atau buronan kasus dugaan korupsi tanah kas Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo bernama Istafudin (I) akhirnya berhasil ditangkap.
SEBANYAK 150 kepala desa (kades) di kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, diperiksa Kejaksaan negeri setempat. Ratusan kepala desa ini diperiksa terkait adanya dugaan korupsi berjemaah.
Perlu kerja pentahelix dan sinergi kolaborasi untuk membangun komitmen yang kuat dalam penanganan dan pencegahan stunting. Termasuk dukungan regulasi
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
BPJS Ketenagakerjaan dan Kemendes PDTT menjalin kerja sama untuk memberikan proteksi bagi warga desa dari risiko sosial dan ekonomi.
Jaringan Listrik Pedesaan seiring dengan Pertumbuhan Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Provinsi Jawa Barat dari 99% pada 2019 menjadi 99,99% hingga semester 1 2024.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Pembelajaran berbasis digital dalam penguatan kapasitas Aparatur Desa melibatkan banyak pihak, termasuk Kemendagri,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved