Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERTEMUAN ke-59 Pengurus Organisasi Lembaga Pemeriksa se-Asia atau Governing Board Asian Organization of Supreme Audit Institutions (GB ASOSAI) memutuskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai tuan rumah Konferensi Internasional Lembaga Pemeriksa Sedunia atau International Conference of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) pada 2028, yang merupakan periode regional Asia.
Tuan rumah INCOSAI dimaksud menandai Keketuaan BPK RI pada Organisasi Lembaga Pemeriksa Sedunia atau International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 2028–2031.
Hasil Pertemuan ke-59 GB ASOSAI tersebut akan disahkan pada ASOSAI Assembly ke-16 di India pada 2024 mendatang. Keketuaan BPK RI pada organisasi lembaga pemeriksa sedunia itu merupakan yang pertama kali sejak INTOSAI didirikan 1953.
"Pada 2025, BPK RI juga akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua I INTOSAI 2025-2028 (tiga tahun sebelum keketuaan)," demikian keterangan resmi BPK RI, Senin (25/9).
Baca juga: Jamin Bisnis Asuransi Berkelanjutan, IFRS-17 Jadi Sorotan IFG International Conference 2023
Dalam pertemuan di Busan, Korea Selatan itu, Ketua BPK RI Isma Yatun yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif juga menyampaikan laporan progres pelaksanaan research project on remote audit dan menyampaikan kegiatan organisasi lembaga pemeriksa negara-negara anggota ASEAN (ASEANSAI).
INTOSAI merupakan organisasi lembaga pemeriksa negara-negara sedunia yang bersifat otonom, independen, dan non-politis yang bertujuan mendorong tata kelola sektor publik dengan memperkuat peranan lembaga pemeriksa untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah yang transparan, akuntabel dan kredibel serta memberikan manfaat bagi publik di negara masing–masing.
Saat ini, INTOSAI memiliki 195 anggota penuh (full member), 5 anggota rekanan (associate member), dan 2 anggota terafiliasi (affiliate member). BPK RI menjadi anggota penuh INTOSAI sejak 1968. Keketuaan 2022-2025 saat ini dipegang oleh regional Amerika (SAI Brazil), dan
Keketuaan 2025-2028 oleh regional Afrika (SAI Mesir). (RO/I-2)
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, menekankan pentingnya kemampuan bertransformasi bagi para peserta pelatihan kepemimpinan
Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari berbagai divisi dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan spesialisasinya.
Aplikasi Web jarang dibuat dengan mempertimbangkan keamanan. Meski demikian, kita menggunakannya setiap hari untuk berbagai fungsi penting.
PJ Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah periode 2024-2029, di Gedung B Lantai 5, Kompleks Kantor Gubernur, Senin, 24 Juni 2024.
Iluni SSP terlibat di tingkat akar rumput melakukan kegiatan kolaborasi bersama Indonesia Mengajar serta Donasi Buku dan Advokasi bersama organisasi selfgrow.id.
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu menilai Presiden Joko Widodo telah membajak lembaga negara dan menyalahgunakan sumber daya negara dalam Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved