Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan solusi memadai dalam pembiayaan sektor air memperkuat ketahanan pangan dan air akibat perubahan iklim.
"Sektor air berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Untuk itu perlu solusi yang memadai dalam pembiayaan sektor air guna memperkuat ketahanan pangan dan air akibat perubahan iklim," kata Basuki seperti dilansir dari Antara.
Basuki mengaku terus mendorong kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor badan usaha/swasta dalam pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, dan bendungan.
Baca juga: Volume Air Bendungan dan Sungai di Pantura Jateng Menyusut Akibat Kemarau
Dalam mendukung penyediaan air minum, Kementerian PUPR mempromosikan berbagai skema pembiayaan seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan pembiayaan campuran (blended financing) untuk proyek skala besar, hingga pembiayaan skala kecil (micro finance).
"Saat ini, sudah terdapat beberapa proyek dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sebagai contoh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pekanbaru, Bandarlampung, Semarang Barat, Umbulan, dan
Dumai-Rokan Hilir-Bengkalis," kata Basuki.
Dia menambahkan, terdapat beberapa proyek dalam tahap persiapan dengan skema KPBU adalah Bendungan Merangin, Bendungan Bodri, Irigasi Komering, SPAM Bintang Bano, SPAM Jatiluhur I, SPAM Karian Serpong, dan Jatiluhur II.
Baca juga: Hadapi Kemarau, Cianjur Kejar Perbaikan Jaringan Irigasi Rusak
Saat menghadiri World Water Week 2023 Asia-Pacific Focus Finance Sessions di Stockholm, Swedia, Basuki juga mengundang seluruh partisipan untuk hadir di World Water Forum ke-10 di Bali yang akan segera berlangsung dalam kurun waktu kurang dari satu tahun lagi, yakni pada 18-24 Mei 2024.
"Dalam forum tersebut, akan terdapat proses tematik, regional, dan politik. Terdapat 6 sub-tema untuk proses tematik, di mana isu investasi pada sektor air masuk dalam sub-tema ke lima yang bertajuk Pembiayaan Sektor Air Berkelanjutan," katanya pula. (Z-6)
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meresmikan pengoperasian 2.664 titik air atau sumur bor di seluruh Indonesia, termasuk 389 titik air di NTT.
Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi telah bermalam di IKN sejak pekan lalu. Jokowi menyebut sejumlah fasilitas penunjang seperti air dan listrik sudah tersedia di Istana.
Dibutuhkan kontribusi lintas sektor baik itu pemerintah, praktisi, dan akademisi untuk mengembangkan optimalisasi lahan pangan.
Pengelolaan air tanah perlu dilakukan secara efisien
BPBD Klaten salurkan 188 tangki atau 940.000 liter air untuk membantu warga desa yang kekeringan.
SEKITAR 89% penduduk Indonesia mengharapkan pemerintah memastikan fasilitas publik yang efisien, seperti menerapkan denda lebih tinggi bagi mereka yang mencemari pasokan air publik.
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
KETAHANAN nasional harus dilandasi oleh kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan yang tidak boleh bermasalah.
Menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan Kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved