Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun master plan kripto dalam rangka mendukung pertumbuhan aset tersebut. Itu dilakukan sejalan dengan perumusan Peraturan Pemerintah (PP) yang bakal menjadi payung hukum bagi otoritas untuk mengawasi segala aktivitas transaksi kripto.
Demikian dikatakan Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers, Jumat (18/8).
"Master plan kripto ini menjadi salah satu program awal yang kami kedepankan. Mengingat pengaturan dan penerjemahan aturan di UU P2SK terkait sektor ini memang betul-betul hal yang baru," ujar dia.
Baca juga: Refleksi Kemerdekaan RI: One-OJK Antar Transformasi Menuju Indonesia Maju
Penyusunan master plan tersebut dilakukan OJK sembari menunggu PP mengenai peralihan kewenangan atas aset kripto dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK.
Master plan kripto yang sedang disusun, kata Hasan, akan memuat mengenai pengaturan dan pengembangan aset kripto secara menyeluruh. Selain itu, bakal terdapat pula rumusan mengenai penegakan hukum dari pelanggaran dalam aktivitas aset kripto.
Baca juga: OJK Terbitkan Aturan untuk Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal
"Ini mungkin yang ditunggu, karena banyak sekali di samping potensi dan peluang, tentu ada tantangan diantaranya adalah potensi pelanggaran hukum yang harus kita pastikan penegakannya," tuturnya.
Selain itu, master plan kripto juga akan memuat hal-hal mengenai pendaftaran, perizinan, hingga pengawasan terhadap perusahaan aset kripto. Soal inovasi dari aset kripto turut menjadi hal yang mendapatkan perhatian ekstra dari OJK.
Namun Hasan belum bisa memastikan kapan master plan kripto tersebut bakal dirilis. "Kita ingin secepat mungkin karena kami percaya master plan itu ditunggu juga. Pada prinsipnya kami lakukan hati-hati," terangnya.
(Z-9)
MENURUT data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai transaksi kripto di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp211,1 triliun pada 2024.
Kehadiran OJK diharapkan dapat meningkatkan potensi daerah, terutama mengembangkan UMKM.
Ada hambatan-hambatan yang dialami oleh para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pinjaman dana kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah.
OJK berkomitmen terus menjaga aspek perlindungan konsumen. Hal itu dibuktikan dengan penghentian 915 entitas yang didominasi oleh pinjaman online ilegal oleh Satgas Pasti di 2024.
OJK melakukannya melalui kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi
Roadmap tersebut merupakan landasan kebijakan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas,
Bitget, exchange mata uang kripto terkemuka dan perusahaan Web3 mengumumkan bahwa Bitget Token (BGB) masuk sebagai salah satu dari 10 mata uang kripto dengan kinerja terbaik oleh Forbes
Token ini meurpakan akses awal ke token HMSTR dari ekosistem game Hamster Kombat yang sedang tren melalui platform Pra Pasar
Blockchain Bitcoin dirancang dengan prinsip pasokan yang terkontrol, dengan hanya 21 juta koin yang dapat ditambang dan beredar di pasar.
Launchpad Bitget memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk proyek-proyek yang menjanjikan
Berdasarkan data Bappebti, terdapat 20 juta investor kripto dengan total transaksi mencapai Rp211,1 triliun pada tahun 2024.
Jadi tidak benar bahwa saat ini sudah terlambat untuk membeli Bitcoin dan aset kripto. Ke depan, perdagangan keduanya masih sangat menarik dan prospektif,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved