Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DISTRIBUSI pupuk bersubsidi menjadi salah satu masalah yang dikeluhkan para petani. Pupuk dikabarkan sempat langka. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menuturkan pemerintah saat ini tengah membahas evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi sehingga lebih tepat sasaran.
“Kalau sistem ini kurang efektif, maka akan diubah, yaitu mencari cara yang paling efektif supaya pupuk itu diterima ke tangan yang berhak," ujar Wapres dalam keterangan pers nya usai menghadiri Peresmian Masjid K.H. Hasyim Asy'ari Ma’had Bahrul Huda, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis (10/8)
Wapres menuturkan pupuk bersubsidi seharusnya diterima sesuai nama dan alamat penerima manfaat. "Siapa yang berhak menerima itu sesuai data by name by address,” imbuhnya.
Baca juga: Ombudsman Temukan Permasalahan Program Pupuk Bersubsidi, Mentan SYL: Perbaiki Struktur Bersama
Saat ditanya mengenai kemungkinan pupuk subsidi disalurkan menjadi bantuan tunai, Wapres menyampaikan masih membahas opsi-opsi yang ada dan mematangkannya.
“Apakah nanti dalam bentuk uang, itu belum, belum sampai ke sana,” sebut Wapres.
Baca juga: Mentan Minta Akses Pupuk Dipermudah untuk Para Petani
Wapres mengungkapkan usulan agar bantuan pupuk bersubsidi disalurkan dalam bentuk tunai memang ada. Tetapi pemerintah khawatir uang itu nantinya digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli hal lain.
“Kalau dulu bantuan tunai itu memang iya. Waktu itu ada usulan supaya diberikan dalam bentuk tunai kepada masyarakat,” jelas Wapres.
“Walaupun ada pikiran kalau dalam bentuk tunai nanti tidak dibelikan beras, tapi dibelikan rokok gitu kan,” tambahnya.
Wapres menyebutkan bantuan tunai memang punya keunggulan. Dalam konteks bantuan sosial beras misalnya, bantuan dialihkan dalam bentuk tunai, tidak lagi beras. Pemerintah, ujar wapres, tidak perlu membeli kantong beras. Selain itu, penerima manfaat dapat membeli beras di warung-warung sehingga menghidupkan usaha kecil.
“Tapi setelah dipertimbangkan, kemudian lebih efektif, lebih bagus. Tidak perlu menyediakan kantong berasnya, tidak perlu juga harus diangkut dari satu daerah, sehingga bisa membeli berasnya di warung-warung sekitarnya, juga menghidupkan warung kecil,” tutur Wapres.
“Dan ternyata itu lebih efektif dan lebih sampai kepada yang berhak,” imbuhnya.
Wapres menyebutkan pemerintah akan mengambil opsi terbaik melakukan antisipasi kelangkaan pupuk di kalangan petani.
“Pupuk ini sedang dipertimbangkan dan saya kira akan diambil cara yang terbaik. Kalau itu yang terbaik, tentu akan diambil,” pungkas Wapres. (Z-3)
Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya mengungkapkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR, terkait evaluasi penyelenggaraan haji 1445H/2024M.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memberikan pesan khusus kepada lima jaksa yang mendaftar seleksi calon pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas belum bisa menyampaikan terkait evaluasi Haji 2024. Alasannya, operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024.
Pengiriman daging dam ke Indonesia merupakan bentuk feedback penyelenggaraan haji pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung program penurunan stunting.
Evaluasi kinerja dan pergantian rotasi jabatan merupakan hal biasa di lingkungan BRIN.
Agenda rapat itu ialah mengesahkan KH Anwar Iskandar sebagai Ketua Umum MUI menggantikan KH Miftachul Akhyar yang mengundurkan diri.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap negara-negara di Asia Afrika bisa secara aktif memerangi kejahatan transnasional yang terjadi di wilayahnya.
Sekitar 90,3% penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin memerintahkan agar aparat berwenang menindaklanjuti indikasi penyimpangan dari laporan kekayaan ASN di lingkungan Kementerian Keuangan.
Indonesia siap menjadi mitra utama pengembangan bisnis halal di Jepang, khus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved