Koordinasi Apik, Ekonomi Indonesia Kuat

KEBERHASILAN Indonesia lolos dari krisis pandemi covid-19 dan gejolak perekonomian dunia tak luput dari koordinasi yang dilakukan pemerintah. Penghubungan kebijakan dari lintas kementerian memainkan peran penting untuk menyelamatkan keterpurukan ekonomi. Koordinasi dan sinergi yang terbangun dari beragam kebijakan untuk lolos dari jerat pandemi, sekaligus tetap kuat di tengah pelemahan ekonomi dunia dianggap menjadi kunci utama keberhasilan Indonesia.

Peneliti senior dari Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan, kinerja positif ekonomi nasional di tengah suramnya perekonomian global merupakan salah satu buah manis yang dipetik dari kuatnya koordinasi dan sinergi pemerintah.

"Ini adalah kerja bersama dari berbagai kementerian. Tapi yang jelas ada kontribusi Menko (Airlangga Hartarto) di sana untuk keluar dari krisis ekonomi dan tidak (mengalami) kontraksi berlarut-larut," ujarnya saat dihubungi, Rabu (2/8).

Baca juga: Menko Airlangga, Indonesia siap Menuju Negara Maju Berpenghasilan Tinggi dengan manfaatkan Bonus Demografi

"Jadi, dalam konteks itu bauran kebijakan itu menurut saya cukup sukses walau ada beberapa catatan. Tapi dibanding banyak negara, kita lebih sukses dan jelas di situ ada kontribusi dari Menko," lanjutnya.

Apiknya koordinasi yang terbangun dapat dilihat dari kinerja perekonomian nasional. Di saat banyak negara masih tertatih akibat dampak pandemi dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina, Indonesia justru mencatatkan pertumbuhan konsisten 5% dalam enam triwulan terakhir.

Baca juga: Mantan Sekjen Idrus Marham Ingin Lengserkan Airlangga yang Ditolak Pengurus Daerah

Kuatnya perekonomian itu juga dibarengi dengan tingkat inflasi yang terkendali. Tak sedikit negara yang mengalami lonjakan inflasi hingga double digit akibat kenaikan harga energi dan pangan dunia. Namun Indonesia tetap solid dengan capaian inflasi di angka 3,08% secara tahunan pada Juli 2023.

Peranan koordinator di sektor perekonomian juga semestinya dapat lebih kuat. Sebab, banyak persoalan ekonomi yang tak bisa diselesaikan oleh satu kementerian teknis. Persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri padat karya, misalnya, menjadi tampak serampangan lantaran hanya ditangani oleh satu kementerian teknis.

Padahal persoalan itu menyentuh banyak aspek, mulai dari industri, energi, fiskal, dan kesejahteraan pekerja. "Kalau pendekatannya hanya parsial, hanya di Kemnaker, akhirnya yang keluar adalah seperti kemarin, yang membolehkan industri padat karya memotong gaji karyawannya. Itu karena parsial," kata Faisal.

"Padahal itu bisa dihindari kalau berpikirnya lebih luas. Supaya sektor padat karya tidak sampai PHK, berikan insentif dari sektor lain, mulai dari energi, logistik, kemudian dia misal kesulitan bahan baku, berikan insentif potongan PPN impor dan lainnya. Jadi itu adalah masalah lintas sektoral yang semestinya dapat diselesaikan di tingkat Menko," tambahnya.

Kementerian Teknis Punya Tupoksi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institut Research Piter Abdullah menyatakan, banyak indikator yang mendorong perekonomian Indonesia tetap stabil dan kuat di tengah gempuran gejolak ekonomi dunia. Stabilitas dan penguatan itu terlihat dari menurunnya tingkat pengangguran terbuka, berkurangnya angka kemiskinan, hingga kuatnya kinerja dagang nasional.

"Keberhasilan ini adalah hasil kerja banyak pihak. Koordinasi antar-kementerian dan lembaga yang baik, termasuk diantaranya ada peran Airlangga sebagai Menteri Koordinator," kata Piter.

Selama menduduki kursi Menko Perekonomian, kerja Airlangga tak selalu mulus. Banyak persoalan eksternal dan internal yang kerap mengganggu ekonomi Indonesia. Beruntungnya, langkah dan koordinasi yang tepat berhasil menyelamatkan Indonesia dari tepi jurang.

Peran Menko sebagai koordinator tak serta merta menjadikan seluruh pertanggungjawaban kementerian teknis di bawahnya ada di tangan Airlangga. Sebab, tiap kementerian teknis memiliki tugas dan fungsi yang harus dipertanggungjawabkan implementasi kebijakannya.

Persoalan minyak goreng, misalnya, kelangkaan dan tingginya harga komoditas itu tak selayaknya dibebankan seluruhnya pada Kemenko Perekonomian. Sebab, ada Kementerian Perdagangan yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengatasi persoalan tersebut.

Sebagai kementerian teknis, persoalan minyak goreng mestinya dapat tuntas dengan kebijakan yang tepat dari Menteri Perdagangan. Eksekusi kebijakan itu juga seharusnya dapat dilakukan dan diawasi dengan baik oleh Kementerian Perdagangan selaku kementerian yang membuat aturan tentang komoditas tersebut.

"Jadi permasalahan minyak goreng itu menurut saya ada di kementerian teknis, tidak bisa disalahkan ke Kemenko. Karena tupoksinya itu ada di Kemendag. Tugas kemenko sebatas mengkoordinasikan," kata Piter. (Z-7)