Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai saat ini masih besifat conditional cash transfer. Menurutnya, itu tidak mengatasi kemiskinan dari akarnya.
“Mengangkat kemiskinan itu bukan hanya dikasih uang tapi bagaimana mengatasi permasalahan kemiskinan dari akarnya. Misalnya, berikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih dan lainnya. Jadi dikaitkan, bukan hanya dikasih uang dan tidak diangkat permasalahan mendasar yang menyebabkan mereka jadi miskin,” ujar Faisal kepada Media Indonesia, Kamis (6/7).
Ia juga memandang bansos masih memiliki banyak kelemahan dan belum efektif. Dia mencontohkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 menyebut banyak masyarakat miskin yang belum menerima bansos.
Baca juga: Cara Cek Penerima BLT PKH dan BPNT Tahap 3 yang Cair Mulai Juli 2023
“Ini ada error. Hal ini bisa kita lihat di data penerima bansos yang disurvei BPS di seluruh provinsi. Lebih dari 50% masyarakat miskin tidak menerima. Paling bagus itu di Yogyakarta 48% mereka menerima. Tapi 52% sisanya kan artinya tidak menerima. Itu sudah paling bagus. Daerah lain bahkan lebih rendah lagi seperti di Papua itu hanya 1% yang menerima,” kata Faisal.
Selain itu, ia juga mengatakan ada permasalahan dalam penyaluran bansos yakni terjadinya salah sasaran dalam distribusi.
Baca juga: Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaram, Begini Respon Kemensos
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah menegaskan bahwa kelemahan utama dari bansos adalah terkait data penerima dan juga mekanisme penyaluran.
“Kelemahan utamanya dari data dan mekanisme. Kedua hal ini yang perlu diperbaiki,” tegas Piter.
Menurutnya, semua persoalan bansos yang terjadi sekarang adalah masalah sejak lama yang tidak kunjung bisa dibenahi. Namun, ia menilai bansos masih tetap dibutuhkan untuk setidaknya mengurangi sedikit beban masyarakat miskin.
“Tapi ini masih lebih baik daripada bansos ditiadakan. Bagaimanapun bansos dibutuhkan oleh banyak masyarakat kita. Lebih baik ada sedikit yang tidak tepat sasaran daripada mereka yang membutuhkan bansos tidak mendapatkan sama sekali,” tandasnya. (Z-11)
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan posisi stok beras di gudang saat ini mencapai 1,457 juta ton.
PEMERINTAH menyiapkan total Rp28,8 triliun untuk menggulirkan bantuan sosial hingga Juni 2024. Dana tersebut untuk dua program bansos, yakni bantuan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT).
Dampak dari penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kilogram (kg) beras yang dikucurkan Jokowi membuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog berkurang.
KETUA DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bansos yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan bantuan negara untuk rakyat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat akan diberikan pada Januari, Februari, dan Maret 2024.
PEMERINTAH Desa (Pemdes) Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa 2024 kepada warga lansia dan miskin ekstrem.
AHLI dari kubu AMIN, Faisal Basri, menyebut bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hanya untuk mendongkrak perolehan suara pasangan capres dan cawapres tertentu.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Pangan sebesar Rp600 ribu akan cair di bulan Ramadan.
BANYAK faktor yang mendukung bahwa kemiskinan ekstrem masih sulit untuk ditekan hingga 0% pada tahun ini seperti yang ditargetkan pemerintah
Pengamat menyebut kemiskinan ekstrem 0% tahun ini sulit tercapai, meski anggaran bansos termasuk BLT dan bantuan beras sudah digelontorkan.
Pemberian bantuan langsung tunau (BLT) dan bantuan cadangan pangan beras diharapkan bisa menekan tingkat inflasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved