Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktek ilegal ekspor 5 juta ton bijih (ore) nikel ke Tiongkok sepanjang 2021-2022 dari sumber Bea Cukai Tiongkok. Ini jawab Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan .
Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan pihaknya telah melakukan pendalaman terkait tata kelola nikel sejak 2020. Koordinasi di kantor-kantor vertikal Dijten Bea Cukai juga dilakukan untuk meningkatkan pengawasan ekspor nikel yang berisiko di lapangan.
"Pendalaman dilakukan Bea Cukai terhadap shipment oleh perusahaan berdasarkan data GACC (General Administration China Custom), termasuk dilakukan operasi dilapangan untuk pendalaman proses bisnis perusahaan yang dicurigai. Kemudian juga dilakukan penindakan eksportasi yang dilakukan oleh perusahaan yang dimaksud," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (23/6).
Baca juga : KPK Endus Ada Aktivitas Ore Nikel Ilegal Setelah Pelarangan, Kemendag : Nanti Di Cek
Selain itu, kajian dan pendalaman mengenai tata kelola nikel juga melibatkan banyak pihak, termasuk di dalamnya Komisi Pemberantasan Korupsi dan beberapa kementerian terkait lainnya.
"Dalam pembahasan kajian di KPK juga dilakukan sharing oleh Bea Cukai mengenai pola potensi eksportasi nikel yang dapat berisiko, untuk menjadi masukan dalam langkah pengendalian bersama lintas K/L dengan KPK," jelas Askolani.
Pernyataannya tersebut berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh KPK terkait masih adanya aktivitas ekspor ore nikel meski pelarangan telah dilakukan. Kegiatan ekspor ore nikel tersebut utamanya ditujukan ke Tiongkok dengan volume menembus lima juta ton.
Baca juga : Komisi VII Cecar Kemenperin soal Ekspor Bahan Mentah Nikel
Dus, aktivitas tersebut merupakan kegiatan perdagangan ilegal, meski banyak kolaborasi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Selain Ditjen Bea Cukai, pengawasan sedianya turut dilakukan oleh Bakamla, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). (Z-4)
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh dan dilakukan riset yang mendalam. Pasalnya, penghiliran komoditas Sumber Daya Alam (SDA)
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan
PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) telah beroperasi selama 56 tahun dan menjadi salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
MMP sebagai bagian dari MMS Group Indonesia selalu berkomitmen kepada prinsip bisnis berkelanjutan.
Pemerintah perlu memiliki tim hukum yang andal untuk menangani persoalan gugatan yang diajukan Uni Eropa di Dispute Settlement Body terkait larangan ekspor bijih nikel.
PT IWIP terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Maluku Utara.
"Jika izin usaha smelter tidak dimoratorium, nanti kurun waktu 10-15 tahun nikel kita akan habis bila dieksplorasi terus," ujar Eddy
Faisal Basri menyebut salah satu aktor penyelundupan nikel ke Tiongkok dilakukan oleh menteri sekaligus orang terdekat dari Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan Bisman Bakhtiar mengungkapkan PT Vale Indonesia sangat terlambat merealisasi komitmen investasi, terutama di sisi hilirasi nikel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved